Kompas.com - 29/07/2013, 02:52 WIB
Ahmad Mubarok, Anggota Pembina Partai Demokrat, saat di Malang, Minggu (27/7/2013). KOMPAS.com/Yatimul AinunAhmad Mubarok, Anggota Pembina Partai Demokrat, saat di Malang, Minggu (27/7/2013).

MALANG, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, siap meramaikan bursa konvensi Partai Demokrat yang rencananya akan digelar September mendatang.

Mubarok mengaku sudah ada tiga konglomerat yang akan membantu dana sosialisasi secara nasional. Kesiapan mengikuti konvensi Partai Demokrat disampaikan Mubarok di Malang, Minggu malam.

"Saya sudah blusukan di Malang dan di berbagai daerah. Setelah ditelusuri, di Indonesia, belum ada tokoh atau pemimpin yang diterima rakyat," kata Mubarok, Minggu (28/7/2013).

Mubarok mengaku dirinya tidak tertarik dengan jabatan. Saat ditawari jadi duta besar, dirinya menolaknya. "Ditawari menteri dua kali, saya coret. Saya di politik pada ekspresi diri saja. Yang jelas, setelah dilihat saat ini, tidak ada tokoh yang disambut baik oleh masyarakat. Itu yang membuat saya prihatin," katanya.

Mubarok juga menyindir kemunculan capres Aburizal Bakrie, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto. "Tapi, sosok itu, Ical, Mahfud, dan Prabowo, tidak disambut meriah oleh rakyat. Makanya, rakyat perlu mendatangkan pemimpin besar, layaknya Bung Karno. Agar meyakinkan, Partai Demokrat akan menggelar Konvensi untuk menyeleksi calon pemimpin," katanya.

Rencana konvensi, katanya, sudah diamini oleh SBY dan merupakan kebutuhan realistis. Alasannya ialah karena tidak ada sosok pemimpin besar, sementara revolusi tidak relevan. Tetapi, yang dibutuhkan revolusi pikiran. "Kita mendorong keyakinan bahwa negara yang besar, pasti ada pemimpin besar," katanya.

Konvensi demokrat, beber Mubarok, adalah sistem terbuka. "Beda dengan Golkar yang tertutup, konvensi Demokrat terbuka. Yang memilih adalah responden alias rakyat. Pengurus Partai Demokrat jadi fasilitator saja," akunya.

Mubarok mengaku, dirinya siap maju karena akan bekerja sama dengan semua pihak. "Maju karena semangat kerja sama. Bukan semangat bersaing. Itu yang mendorong saya ikut konvensi Demokrat," katanya.

Ia mengaku sudah didukung oleh para ulama, akademisi. "Bahkan, ada tiga konglomerat yang banyak uang, yang mendorong saya, yang siap membiayainya untuk sosialisasi. Bukan untuk membeli suara rakyat, lalu saya berpikir untuk ikut konvensi," katanya.

Ditanya siapa tiga konglomerat yang siap membiayainya, Mubarok enggan menyebutkannya. "Tiga konglomerat itu belum bisa saya sebutkan saat ini. Yang jelas bukan untuk biaya membeli suara, tapi hanya biaya sosialisasi," katanya.

Saat ini, katanya, sudah ada 12 nama yang akan ikut konvensi Demokrat. "Tapi, kemungkinannya, akan diikuti oleh 15 nama. Saya ada di urutan yang terakhir," katanya tersenyum.

Lebih lanjut, Mubarok menegaskan, dirinya maju tidak mencari menang. Jika nantinya tak terpilih, ia siap akan jadi tim suksesnya sosok yang terpilih. "Saya tidak punya opsi jadi presiden. Tapi, saya ikut memilih siapa tokoh yang layak jadi presiden. Makanya, saya ikut meramaikan konvensi Demokrat," katanya.

Jika nantinya Mubarok menang, katanya, hal itu sudah kehendak Tuhan. "Saya tidak mengandalkan kecerdasan dan kepintaran. Tapi, saya akan ikut para pejuang bangsa ini, yakni keinginan luhur itu yang mendorong saya. Berkat dan rahmat Allah akan datang," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.