Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Partai Kedaulatan "Ngaku" Dikejar Iming-iming Uang untuk Alihkan Dukungan

Kompas.com - 27/07/2013, 02:55 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan permainan uang di balik dukungan ganda untuk dua pasangan kandidat Pemilu Gubernur Jawa Timur terus diperkuat pengakuan para pihak terkait. Dukungan ganda tersebut menyebabkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja (Berkah) dicoret dari pencalonan karena tak memenuhi syarat minimal dukungan suara partai politik.

Salah satu pengakuan soal dugaan politik uang diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Denny M Cilah. Partai ini adalah salah satu partai yang memberikan dukungan tak hanya kepada pasangan Khofifah-Herman, tetapi juga ke pasangan Soekarwo dan Saefullah Yusuf (Karsa).

Denny mengaku sempat diiming-imingi janji akan mendapat jatah sejumlah uang, bila partainya mengalihkan dukungan dari Berkah ke Karsa. "Pada 14-21 Mei (2013), saya dapat serangan gencar dari parpol pendukung maupun orang-orang incumbent. Mereka menawarkan Rp 500 juta dan jumlahnya terus naik dari hari ke hari," kata dia saat bersaksi dalam sidang DKPP, Jumat (26/7/2013).

Dalam persidangan, dia mengaku sebagai pucuk pimpinan partai semula tak mau ikut campur kewenangan DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur soal dukungan pencalonan ini. Kepada jajaran pengurusnya, dia hanya meminta, siapa pun yang didukung, dasar dukungannya haruslah perjuangan partai.

Namun, kata Denny, iming-iming uang yang diterimanya melalui telepon terus berdatangan. "Ke mana pun saya, waktu itu dikejar. Saya berada di Solo, dikejar. Di Semarang, mereka bilang mau menyusul. Akhirnya saya mencla-mencle. Saya sampaikan acara Jawa Timur ini gila. Yang melobi saya ada yang mengaku orang incumbent, dan orang politik yang ada di sana," ujar dia.

Pada 13 Mei 2013, sehari sebelum pasangan Berkah mendaftar ke KPU Jatim, Denny mengaku lagi-lagi mendapat telepon beriming-iming uang, yang menagih dukungan partainya untuk pasangan Karsa. Di persidangan, Denny mengaku terus berkelit dengan alasan minta waktu membicarakan masalah ini bersama pengurus lain.

"Pada akhirnya cerita (dari) mereka yang lari dari kubunya Khofifah ke Karwo ada yang bilang tawarannya menarik. Ada yang bilang mau dijanjikan anggota Dewan, ada juga bilang, 'Ini gede, Bro. Kan partai ente enggak jadi ikut pemilu lagi'," ujar Denny.

Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) semula mendukung pasangan Khofifah dan Herman. Suara mereka adalah 0,5 persen dan 0,24 persen. Namun di saat terakhir, ternyata KPU Jawa Timur mendapatkan adanya dukungan ganda.

Tiap-tiap ketua pengurus daerah kedua partai mendukung pasangan Khofifah-Herman, tetapi para sekjennya mendukung pasangan Soekarwo-Saefullah. Karena dukungan kedua partai ini akhirnya dianulir, pasangan Khofifah pun kekurangan dukungan, yang syarat minimalnya adalah partai-partai pendukung memiliki minimal 15 persen suara pemilu legislatif.

(Yogi/Willy Widianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com