Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly, Anies Baswedan, dan Tjipta Lesmana Diusulkan Terlibat Konvensi Capres Demokrat

Kompas.com - 26/07/2013, 12:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Tinggi Partai Demokrat terus menggodok nama calon anggota komite konvensi calon presiden. Meski belum diputuskan, nama sejumlah tokoh independen telah mencuat dan diusulkan untuk menjadi anggota Komite Konvensi Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menyebutkan, banyak nama yang diusulkan, di antaranya pengamat politik Tjipta Lesmana, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique, dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

"Itu di antaranya, tapi masih ada. Banyak usulan dan belum diputuskan," kata Mubarok saat dihubungi pada Jumat (26/7/2013).

Sebelumnya, Mubarok mengatakan bahwa jumlah anggota Komite Konvensi Partai Demokrat sempat berubah. Awalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ada tujuh anggota komite, tetapi kemudian diputuskan menjadi 18 orang.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, anggota komite konvensi calon presiden akan diumumkan sebelum 1 Agustus 2013. Terkait siapa yang akan mengumumkan, Menteri Koperasi dan UKM ini masih enggan menyebutkan.

"Kan sama saja apakah Ketua Majelis Tinggi atau Sekretaris Majelis Tinggi. Kita lihat saja," ujar Syarief.

Dia juga menyerahkan sepenuhnya berapa banyak dan siapa saja tokoh yang akan ikut dalam konvensi kepada komite. Syarief memastikan bahwa tidak ada menteri asal Demokrat yang akan menduduki posisi anggota komite konvensi.

Seperti diketahui, konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh 18 anggota komite konvensi. Tokoh independen akan mendominasi anggota komite tersebut. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi.

Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan. Partai Demokrat memilih cara konvensi untuk menjaring capres di 2014. Sederat nama tokoh nasional telah mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut.

Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai sekitar Agustus 2013 mendatang. Konvensi ini digelar semi-terbuka dan hanya figur potensial yang diperbolehkan masuk di dalamnya. Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring beberapa calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah, dilanjutkan dengan survei, sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh tujuh anggota komite konvensi. Dari tujuh anggota itu, tokoh independen akan mendominasi dengan mengisi empat slot dan tiga lainnya berasal dari internal Partai Demokrat. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi. Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com