Jimly, Anies Baswedan, dan Tjipta Lesmana Diusulkan Terlibat Konvensi Capres Demokrat

Kompas.com - 26/07/2013, 12:20 WIB
Jimly Asshiddiqie (kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Tjipta Lesmana (kanan) KOMPAS IMAGESJimly Asshiddiqie (kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Tjipta Lesmana (kanan)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Tinggi Partai Demokrat terus menggodok nama calon anggota komite konvensi calon presiden. Meski belum diputuskan, nama sejumlah tokoh independen telah mencuat dan diusulkan untuk menjadi anggota Komite Konvensi Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menyebutkan, banyak nama yang diusulkan, di antaranya pengamat politik Tjipta Lesmana, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique, dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

"Itu di antaranya, tapi masih ada. Banyak usulan dan belum diputuskan," kata Mubarok saat dihubungi pada Jumat (26/7/2013).

Sebelumnya, Mubarok mengatakan bahwa jumlah anggota Komite Konvensi Partai Demokrat sempat berubah. Awalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ada tujuh anggota komite, tetapi kemudian diputuskan menjadi 18 orang.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, anggota komite konvensi calon presiden akan diumumkan sebelum 1 Agustus 2013. Terkait siapa yang akan mengumumkan, Menteri Koperasi dan UKM ini masih enggan menyebutkan.

"Kan sama saja apakah Ketua Majelis Tinggi atau Sekretaris Majelis Tinggi. Kita lihat saja," ujar Syarief.

Dia juga menyerahkan sepenuhnya berapa banyak dan siapa saja tokoh yang akan ikut dalam konvensi kepada komite. Syarief memastikan bahwa tidak ada menteri asal Demokrat yang akan menduduki posisi anggota komite konvensi.

Seperti diketahui, konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh 18 anggota komite konvensi. Tokoh independen akan mendominasi anggota komite tersebut. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi.

Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan. Partai Demokrat memilih cara konvensi untuk menjaring capres di 2014. Sederat nama tokoh nasional telah mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut.

Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai sekitar Agustus 2013 mendatang. Konvensi ini digelar semi-terbuka dan hanya figur potensial yang diperbolehkan masuk di dalamnya. Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring beberapa calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah, dilanjutkan dengan survei, sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan dikendalikan oleh tujuh anggota komite konvensi. Dari tujuh anggota itu, tokoh independen akan mendominasi dengan mengisi empat slot dan tiga lainnya berasal dari internal Partai Demokrat. Tugas utama komite konvensi adalah menjaring kandidat yang dianggap layak mengikuti konvensi. Penjaringan dilakukan sesuai dengan tujuh aturan pokok yang telah ditetapkan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.