Merasa Disindir, Hanura: Jokowi Jangan seperti Lembaga Survei

Kompas.com - 26/07/2013, 12:05 WIB
Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Hary Tanoesoedibjo saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Hary Tanoesoedibjo saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk fokus saja dalam membenahi persoalan-persoalan Ibu Kota. Jokowi diminta tidak menempatkan diri seperti lembaga survei yang menakar elektabilitas kandidat-kandidat calon presiden lainnya.

"Pak Jokowi sudah hebat sebagai Gubernur, selesaikan tugasnya dulu saja, jangan merangkap sebagai lembaga survei juga sebaiknya," ujar Ketua DPP Partai Hanura Susaningtyas Kertopati atau Nuning di Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Pernyataan Nuning ini menanggapi sindiran Jokowi kepada para capres yang sudah mendeklarasikan diri. Jokowi menilai para capres itu terlalu percaya diri, padahal belum tentu dicalonkan oleh partainya. Jokowi menyoroti UU Pilpres yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20 persen agar parpol atau gabungan parpol bisa mengusung capres-cawapres.

Menurut Nuning, Partai Hanura tidak akan terpancing dengan sindiran Jokowi.

"Pertama, bulan puasa tidak baik nanggapi sindiran yang tak jelas apa maksudnya," ujar anggota Komisi I Dewan Perwakilam Rakyat ini.

Nuning juga mengatakan, Hanura memperkenalkan capres-cawapres lebih dini agar rakyat mengenal capres-cawapresnya dengan lebih baik dan saksama. Terkait kekhawatiran tidak tercapainya target suara untuk mengajukan capres, Nuning hanya menjawab singkat.

"Kami tidak layani hal yang berandai-andai begitu," ucapnya.

Saat ini, setidaknya sudah ada tiga partai politik yang telah menetapkan calon presiden yang akan diusungnya. Ketiga partai itu adalah Partai Gerindra yang mengusung Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, Partai Hanura yang mengusung Ketua Umum Wiranto, dan Ketua Bapilu Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo, dan Partai Golkar yang mengusung Ketua Umum Aburizal "Ical" Bakrie.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X