Ini Sindiran Jokowi untuk yang Sudah Deklarasi Capres

Kompas.com - 25/07/2013, 14:18 WIB
Joko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESJoko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyindir sejumlah tokoh yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2014. Menurutnya, para tokoh yang telah mendeklarasikan diri itu terlalu percaya diri. Padahal, kata Jokowi, belum tentu dicalonkan partai.   

"Sekarang banyak orang yang sudah mencalonkan diri sebagai presiden. Padahal, mereka yang mencalonkan diri itu belum tentu dicalonkan partai, hehehe," kata Jokowi, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/7/2013).

DPR saat ini masih menggodok aturan pencalonan presiden dalam UU Pemilihan Presiden. Jika mengacu ketentuan sebelumnya, calon presiden diusung partai yang memperoleh 20 persen suara dalam pemilihan legislatif. 

"Kalau cuma dapat lima persen, siapa yang mau mencalonkan. Jadi calon saja berarti, tapi enggak dicalonkan. Apa enggak ngenes nanti?" sindir Jokowi.


Partai yang telah mendeklarasikan calon presiden yang akan diusungnya ialah Partai Golkar dan Hanura. Golkar akan mengusung Aburizal Bakrie sebagai capres, sementara Hanura telah mendeklarasikan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2014.

Dengan sindiran ini, apakah Jokowi akan menjawab sejumlah survei yang menjagokannya sebagai kandidat kuat capres menjelang pilpres? Yang jelas, sebelumnya, saat dikonfirmasi tentang hasil survei capres sejumlah lembaga, Jokowi menyatakan tak berniat maju dalam Pilpres 2014 karena masih berkonsentrasi mengurusi Ibu Kota. Ia ingin menuntaskan janjinya membenahi Jakarta hingga 2017.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X