Kompas.com - 25/07/2013, 09:12 WIB
Mahfud MD (kiri), Aburizal KOMPAS IMAGESMahfud MD (kiri), Aburizal "Ical" Bakrie (tengah), dan Dahlan Iskan (kanan)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejumlah tokoh digadang-gadang mendampingi kandidat capres Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie. Namun, dua nama yang sempat ramai dibicarakan, yakni Mahfud MD dan Dahlan Iskan, tak terlalu diminati Golkar.

"Mahfud MD dan Dahlan Iskan populer, tapi basis massanya belum jelas. Cawapres idealnya lebih ke arah partai supaya koalisi di parlemen juga kuat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin di Kompleks Parlemen, Rabu (24/7/2013).

Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan ketertarikan dengan sejumlah kandidat untuk menjadi cawapres bagi Ical. Selain Mahfud MD dan Dahlan Iskan, ada pula nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo yang kini menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Menurut Nurul, Ical memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cawapres. Tetapi, ia mengatakan, dalam Rapimnas yang akan digelar pada Oktober 2013 ini, pengurus-pengurus pusat hingga daerah bisa saja mengusulkan sejumlah nama kepada Ical.

"Tapi, penentunya tetap Pak ARB sendiri," kata anggota Komisi I DPR ini.

Ia melanjutkan, meski dalam Rapimnas akan muncul sejumlah nama sebagai kandidat cawapres bagi Ical, Golkar tetap akan menunggu hasil pemilihan legislatif. Target Golkar ialah memenangi pileg 2014. Jika ternyata target tersebut tercapai dan suara yang didapat Golkar lebih dari 20 persen, tak menutup kemungkinan Golkar akan mengusung kader internal.

"Kalau lebih dari 20 persen ya mungkin saja, kami usung cawapres dari kader internal," katanya.

Jika harus berkoalisi, menurut Nurul, PDI Perjuangan akan menjadi mitra koalisi yang solid.

"Kalau PDI-P mau bergabung, sudah otomatis kuat karena hanya dua partai ini yang kemungkinan akan menang di pemilu," ucap Nurul.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X