Presiden Diminta Tak Hanya Mengecam FPI

Kompas.com - 24/07/2013, 12:30 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan tidak hanya bisa mengecam tindakan anarkistis organisasi Front Pembela Islam (FPI). Presiden harus memastikan tidak akan ada lagi kekerasan yang dilakukan FPI pada masa depan.

"SBY sudah sering bicara seperti itu, tapi selalu berhenti di statement dan lemah dalam implementasi. SBY harus memastikan apa yang dia ucapkan tentang penghentian kekerasan itu terwujud," kata Koordinator Wahid Institute Rumadi Ahmad, Rabu (24/7/2013) di Jakarta.

Rumadi mengatakan, Ketua FPI Rizieq Shihab tengah menjajaki sampai mana keberanian Presiden menghadapi FPI. Presiden tidak perlu lagi menanggapi pernyataan pihak FPI. Menurut dia, semua orang juga bisa melakukan jika hanya memberikan pernyataan.

"Yang dibutuhkan sekarang, SBY harus menggunakan seluruh otoritas yang dimilikinya untuk menghentikan sepak terjang FPI yang sudah sangat meresahkan. Jika SBY diam setelah memberikan kecaman dan tidak menggerakan bawahannya untuk melakukan sesuatu terhadap FPI, maka bisa dikatakan FPI telah menekuk SBY," tambah Rumadi.

Seperti diberitakan, Presiden SBY mengecam tindakan FPI di Kendal, Jawa Tengah. Ia meminta kepolisian untuk melakukan penindakan. Presiden juga meminta FPI untuk menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim.

Terkait pernyataan SBY itu, Rizieq Shihab menuding Presiden telah memfitnah, bahkan menyebut sebagai pecundang. Rizieq merasa bahwa pihaknya yang menjadi korban.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X