SBY "Warning" FPI, Ini Tanggapan Rizieq Shihab

Kompas.com - 23/07/2013, 11:36 WIB
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dikawal polisi usai divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2008). Majelis Hakim menyatakan dia terbukti secara sah menganjurkan untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum secara bersama-sama dalam kasus penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada peristiwa Insiden Monas 1 Juni lalu.  
 TRIBUNNEWS.COM/Bian HarnansaKetua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dikawal polisi usai divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2008). Majelis Hakim menyatakan dia terbukti secara sah menganjurkan untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum secara bersama-sama dalam kasus penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada peristiwa Insiden Monas 1 Juni lalu.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai organisasi kemasyarakatan anarkistis. Dalam pernyataannya, Minggu (21/7/2013), Presiden berharap organisasi FPI menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Pernyataan Presiden ini menanggapi bentrok yang terjadi antara warga Kendal dan FPI, pekan lalu.

"Di Kendal, FPI tidak melakukan sweeping, tapi monitoring damai tanpa senjata apa pun. Justru, FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman," kata Rizieq, dalam pernyataan tertulisnya, seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (23/7/2013).

Menurutnya, dalam peristiwa di Kendal, FPI tidak main hakim sendiri. Ia mengatakan, FPI mendatangi polres dan meminta tempat pelacuran ditutup di bulan Ramadhan. Namun, masih menurut Rizieq, FPI dihakimi oleh ratusan preman pelacuran dengan berbagai macam senjata hingga banyak yang terluka. 

Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers terkait insiden bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Kendal, Jawa Tengah di Kemayoran, Minggu (21/7/2013). Presiden mengecam aksi main hakim sendiri yang disebutnya telah menodai nama Islam.
"Jadi, dasar tuduhan SBY itu apa? Dan kenapa dalam soal Kendal, SBY begitu semangat bicara tentang FPI yang jadi korban. Ia bungkam terhadap sikap pelaku preman pelacuran bersenjata dan tempat pelacuran yang buka siang malam di bulan Ramadhan?" demikian Rizieq mengatakan.

Rizieq menilai pernyataan Presiden karena tak cermat dalam mengikuti pemberitaan. "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita. Tapi, hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat," kata Rizieq.

Sebelumnya, selain berharap FPI tak main hakim sendiri, Presiden mengajak umat Islam untuk mencontoh pribadi Rasulullah SAW yang telah memberi teladan luar biasa dalam membangun masyarakat beradab.

"Tidakkah Nabi Muhammad SAW telah mengemban misi Allah SWT yang juga luar biasa, yaitu mengajarkan dan mengemban Islam sebagai penabur rahmat bagi semesta alam. Insya Allah kita bisa meneladaninya," kata Presiden, seusai buka bersama, di Kemayoran, Jakarta Pusat, dan melalui fan page Facebook Susilo Bambang Yudhoyono yang di-posting pada Minggu (21/7/2013) malam.

Sebagai seorang Muslim, Presiden mengaku sangat keberatan jika agama Islam disalahtafsirkan dan disalahgunakan. Islam, kata dia, menyukai kedamaian dan kasih sayang antarsesama. Islam tidak identik dengan kekerasan dan perusakan.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X