Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Diminta Hargai Kepala Negara

Kompas.com - 23/07/2013, 13:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman mengaku prihatin dengan pernyataan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, seharusnya Rizieq menghargai dan memahami SBY sebagai kepala negara yang memiliki tanggung jawab menjamin keamanan semua rakyatnya.

"Hak siapa pun untuk menilai siapa pun. Tapi saya sedih kalau ada yang menilai SBY sebagai pecundang. Hargai dia (SBY) sebagai kepala negara, wajar dia berkata tegas kepada siapa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat," kata Hayono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Menurut Hayono, pernyataan tegas SBY yang ditujukan untuk FPI sangat wajar karena seorang Presiden memiliki tugas konstitusi memberi rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, FPI juga harus bisa lebih arif dalam mengekspresikan kegiatannya kepada publik dengan cara-cara damai.

"Publik berharap FPI bisa berekspresi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Jangan menjurus kekerasan," ujarnya.

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Rizieq Syihab tiba di Mabes Polri, Jakarta untuk menjenguk Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir, Selasa (10/8/2010).
Sebelumnya, dalam pernyataannya, Minggu (21/7/2013), Presiden berharap organisasi Front Pembela Islam (FPI) menghentikan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Pernyataan Presiden ini menanggapi bentrok yang terjadi antara warga Kendal dan FPI, pekan lalu. Ketua FPI Rizieq Shihab pun menanggapi pernyataan presiden.

"Di Kendal, FPI tidak melakukan sweeping, tapi monitoring damai tanpa senjata apa pun. Justru, FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman," kata Rizieq, dalam pernyataan tertulisnya, seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (23/7/2013).

Menurutnya, dalam peristiwa di Kendal, FPI tidak main hakim sendiri. Ia mengatakan, FPI mendatangi Polres dan meminta tempat pelacuran ditutup di bulan Ramadhan. Namun, masih menurut Rizieq, FPI dihakimi oleh ratusan preman pelacuran dengan berbagai macam senjata hingga banyak yang terluka.

Rizieq menilai, pernyataan Presiden karena tak cermat dalam mengikuti pemberitaan. "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita. Tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat," kata Rizieq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com