Dinilai Beri Pelayanan Buruk, Kemendikbud Justru Terpacu

"Hasil dari Ombudsman memacu Kemendikbud untuk memberikan layanan publik yang baik," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ibnu Hamad, saat dihubungi pada Senin (22/7/2013).

Ibnu menjelaskan, selama ini pihaknya telah menggenjot reformasi birokrasi terkait dengan pelayanan publik. Program terkait juga dijalankan dan berpijak pada layanan yang cepat, baik, serta murah dari sisi biaya, tenaga, dan waktu.

Lebih konkret, kata dia, semangat memberikan layanan publik ditunjukkan dengan membuka pos pengaduan Ujian Nasional, penerimaan siswa baru, penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), penyelenggaraan pendidikan menengah universal, sampai pada rehabilitasi sekolah rusak.

"Kami berharap pernyataan Ombudsman itu bukan karena masalah yang seharusnya jadi urusan daerah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI memberikan rapor merah atas pelayanan publik di lima kementerian. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Ombudsman. Dari 18 kementerian, hasil survei menunjukkan lima kementerian tersebut masuk zona merah atau dinilai memiliki kepatuhan rendah terhadap pelayanan publik.

Lima kementerian tersebut mendapatkan skor paling rendah dengan nilai 1-1.000. Kelimanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (285), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (290), Kementerian Sosial (325), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (452), serta Kementerian Pertanian (485).

Survei dilakukan pada Maret-Mei 2013. Acuannya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang memuat komponen standar pelayanan publik. Metode survei yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data pada 18 kementerian Republik Indonesia.

Wilayah penelitian yaitu pada unit pelayanan publik yang langsung berada di bawah kementerian (tingkat eselon I/II) di Jakarta. Sementara itu, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan judgment sampling.

Peneliti mendatangi kementerian yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. Kemudian,  mendatangi pengguna layanan dan diinventarisasi sejumlah unit layanan. Ombudsman berharap, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kementerian terkait.