DPR: Kemendagri Bisa Hentikan Sementara Aktivitas FPI

Menurut Malik, Kemendagri bisa memberikan sanksi berupa penghentian sementara kepada FPI karena telah melakukan sweeping dan kekerasan dalam bentrok itu.

"Tindakan kekerasan oleh FPI melanggar pasal tentang larangan yang ada dalam Undang-Undang Ormas. Pemerintah harus mengambil langkah tegas. Pemerintah bisa memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan untuk mengantisipasi kemungkinan meluasnya tindakan kekerasan," ujar Malik di Jakarta, Senin (22/7/2013).

Menurutnya, sanksi terhadap FPI perlu dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat yang telah terancam dengan aksi itu. Penghentian sementara ini, kata Malik, juga hanya berlaku pada kegiatan eksternal yang melibatkan publik. Sementara kegiatan internal seperti rapat-rapat masih bisa dilakukan.

"Penghentian sementara kegiatan itu lebih dimaksudkan untuk mencegah atau mengantisipasi tindakan kekerasan selanjutnya. Karena itu, yang dihentikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan publik," katanya.

Sebelumnya, bentrok antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, meletup pada Kamis (18/7/2013). Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Selain korban tewas, dalam bentrokan itu sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI dibakar massa, sementara tiga mobil FPI lainnya dirusak massa.

Peristiwa ini bermula saat rombongan FPI gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Semarang baru saja melakukan razia di lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo. Sehari sebelumnya, FPI juga merazia lokasi prostitusi di Sukorejo. Warga setempat kesal atas ulah anggota FPI yang melakukan sweeping di wilayah mereka.

Tindakan FPI dinilai menyinggung warga Sukorejo karena dianggap main hakim sendiri.