DPR Minta Pemerintah Siapkan Jalur Alternatif Mudik

Kompas.com - 21/07/2013, 09:09 WIB
Arus Mudik di Jalur Selatan - Pemudik melintas di Jalan Wates KM 12, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, yang merupakan bagian dari jalur selatan Pulau Jawa, Senin (13/8/2012).   KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOArus Mudik di Jalur Selatan - Pemudik melintas di Jalan Wates KM 12, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, yang merupakan bagian dari jalur selatan Pulau Jawa, Senin (13/8/2012).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi menyesalkan pemerintah, baik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), yang dinilainya tidak memaksimalkan jalur alternatif untuk mengantisipasi kemacetan dalam arus mudik dan balik lebaran. Menjelang peningkatan arus mudik, ia meminta pemerintah menyiapkan jalur alternatif secara maksimal.

"Saya minta kesiapan jalur-jalur alternatif harus betul-betul disiapkan. Karena, menurut pantauan kami, jalur alternatif tidak disiapkan," kata Arwani,se usai diskusi bertajuk "Peliknya Manajemen Mudik" di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).

Ia mencontohkan, saat komisinya melakukan pemantauan di Tuban, Jawa Timur. Jalur mudik di wilayah itu, katanya, tidak dilengkapi dengan jalur alternatif. Selain itu, tidak ada rambu lalu lintas yang menjadi petunjuk menuju jalur alternatif bagi pengguna jalan.

"Jadi, semua kendaraan berat, truk, maupun kendaraan kecil pribadi, terperangkap semua dalam satu jalur. Tidak ada jalur alternatif," katanya.

Arwani mengungkapkan, hal itu menunjukkan tidak ada perencanaan yang tersinergi dan koordinasi yang baik antara Kemenhub, Kemen PU, kepolisian, dan pemerintah daerah. Menurutnya, setiap instansi berjalan dengan sudut pandang dan pendekatannya masing-masing.

"Kemen PU dengan pendekatan bangun jalan. Pemda hanya berpikir jalannya rusak dijadikan jalur alternatif, sedangkan dia tidak pernah mendapat kompensasi untuk itu, seperti anggaran untuk perbaikan jalan," kata anggota Fraksi PPP itu.

Sementara itu, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kemen PU Winarno membantah pemerintah tidak berkoordinasi dengan kepolisian dan pemda. "Tadi malam, forum pemangku kepentingan lalu lintas masih rapat untuk membahas kesiapan arus mudik," katanya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X