Kompas.com - 16/07/2013, 09:17 WIB
Diskusi mengenai teror bom dengan tema 'Setelah Bom Buku Terbitlah Isu' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/3/2011).  KOMPAS/LUCKY PRANSISKADiskusi mengenai teror bom dengan tema 'Setelah Bom Buku Terbitlah Isu' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/3/2011).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi untuk kejahatan luar biasa. Menurut dia, dengan adanya peraturan tersebut, pemberian remisi bagi napi teroris menjadi dipersulit.

Ansyaad khawatir, teroris akan mengulangi kembali perbuatannya selepas dari penjara.

"Apalagi terorisme, jelas ideologinya memusuhi negara, akan menghancurkan negara. Kalau ideologi enggak berubah, terus kita kasih remisi ke luar (penjara) dia bikin lagi (teror)," kata Ansyaad, di Jakarta, Senin (15/7/2013).

Menurut Ansyaad, pemberian remisi untuk kejahatan luar biasa harus ketat. Maka, PP 99/2012 itu tidak perlu dihapus. "Saya kira itu (PP 99/2012) bukan tanpa pertimbangan, tapi demi melindungi bangsa ini dan masyarakat. Teroris jangan terlalu cepat-cepat ke luar (penjara), sudah ada bukti dia bikin lagi (teror)," katanya.

Ansyaad juga menyinggung kasus kerusuhan Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara yang disebut karena adanya PP 99/2012. Menurut dia, hal itu tidak ada kaitannya. Seperti diketahui, masih ada empat napi teroris yang belum kembali ke Lapas Tanjung Gusta.

"Jangan dipolitisir Tanjung Gusta karena PP 99 itu. Dikasih ringan salah, sekarang diperketat salah. Jadi, enaknya gimana? Kalau setiap permintaan orang dituruti pemerintah, nanti dia (napi) minta semua," ujar Ansyaad.

PP 99/2012 dikeluarkan untuk memperketat pemberian remisi bagi kejahatan luar biasa. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat pada napi korupsi, teroris, narkoba, dan kejahatan transnasional terorganisasi sangat ketat.

Proses pemberian remisi untuk kasus terorisme, napi harus menjalani program deradikalisasi dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya. Bagi koruptor, remisi dapat diberikan jika napi mau mengungkapkan kasus korupsi lain yang diketahuinya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.