Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Baru Terima Data 173 Juta Pemilih

Kompas.com - 15/07/2013, 13:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hingga kemarin, Minggu (14/7/2013), Komisi Pemilihan Umum mencatat jumlah pemilih dalam data pemilih sementara (DPS) yang diterima dari KPU daerah baru mencapai 173 juta pemilih. Sementara itu, dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dirilis Kementerian Dalam Negeri tercatat jumlahnya mencapai 190 juta pemilih.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan, selisih jumlah pemilih tersebut disebabkan data dari beberapa KPU daerah belum sampai ke tangan KPU pusat, termasuk data dari sejumlah daerah yang sudah sampai tetapi belum lengkap.

"Total sementara 173 juta jiwa. Jumlah itu di luar data dari tiga provinsi yang belum masuk, dan lima provinsi yang datanya belum lengkap karena ada satu-dua kabupaten yang belum menyerahkan data," kata Ferry kepada wartawan, Senin (15/7/2013).

Ferry mengatakan, ketiga provinsi yang belum menyerahkan DPS ialah Papua, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara. Sementara itu, provinsi yang belum lengkap datanya karena ada kekurangan dari sejumlah kabupaten ialah Banten, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

KPU, lanjutnya, berharap provinsi yang belum menyerahkan datanya dapat segera menyerahkannya hari ini. Dengan demikian, KPU dapat merekapitulasi jumlah DPS yang ada. Pasalnya, sejak Rabu (10/7/2013), KPU telah menyebar DPS ke kelurahan-kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan partai politik mengecek DPS yang telah diumumkan selama dua minggu, terhitung sejak 12-24 Juli 2013.

"Silakan dicermati dan dikritisi. Jika ada masukan, sampaikan kepada kami," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com