Kompas.com - 10/07/2013, 12:54 WIB
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko menyayangkan sikap pemerintah yang tak melibatkan aparat desa dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Proses ini sepenuhnya ditangani Badan Pusat Statistik (BPS). Ada sejumlah masalah dalam proses penyaluran BLSM.

Ia tak sepakat dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa kisruh pembagian BLSM terjadi karena minimnya partisipasi aparat daerah.

"Jika sejak awal perangkat desa dilibatkan, maka tidak akan terjadi kekisruhan penyaluran BLSM, karena perangkat desa pasti melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyarah bersama perangkat di bawahnya untuk akurasi pendataan," kata Budiman, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (10/7/2013).

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, sikap Mendagri yang menyalahkan aparat desa terkait kekisruhan dalam pembagian BLSM akan memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Hal itu tampak karena perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga saat menuntut pembagian BLSM.

Budiman mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan serupa yang sifatnya operasional. Terutama, pada kebijakan yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombaknya.

"Sebaiknya Mendagri tidak selalu menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik," ujarnya.

BLSM adalah kompensasi pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Besaran dana untuk BLSM disepakati Rp 9,32 triliun, turun lebih dari Rp 2 triliun dibandingkan usulan semula Rp 11,6 triliun. Penurunan angka itu diikuti dengan berkurangnya waktu pembagian BLSM, dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 per bulan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

    UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

    Nasional
    Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

    Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

    Nasional
    Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

    Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

    Nasional
    Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

    Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

    Nasional
    Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

    Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

    Nasional
    Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

    Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

    Nasional
    3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

    3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

    Nasional
    Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

    Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

    Nasional
    Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

    Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

    Nasional
    Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

    Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

    Nasional
    Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

    Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

    Nasional
    Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Nasional
    Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

    Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

    Nasional
    Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

    Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.