Budiman: Pembagian BLSM, Mendagri Jangan Salahkan Perangkat Desa

Kompas.com - 10/07/2013, 12:54 WIB
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko menyayangkan sikap pemerintah yang tak melibatkan aparat desa dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Proses ini sepenuhnya ditangani Badan Pusat Statistik (BPS). Ada sejumlah masalah dalam proses penyaluran BLSM.

Ia tak sepakat dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa kisruh pembagian BLSM terjadi karena minimnya partisipasi aparat daerah.

"Jika sejak awal perangkat desa dilibatkan, maka tidak akan terjadi kekisruhan penyaluran BLSM, karena perangkat desa pasti melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyarah bersama perangkat di bawahnya untuk akurasi pendataan," kata Budiman, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (10/7/2013).

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, sikap Mendagri yang menyalahkan aparat desa terkait kekisruhan dalam pembagian BLSM akan memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Hal itu tampak karena perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga saat menuntut pembagian BLSM.

Budiman mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan serupa yang sifatnya operasional. Terutama, pada kebijakan yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombaknya.

"Sebaiknya Mendagri tidak selalu menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik," ujarnya.

BLSM adalah kompensasi pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Besaran dana untuk BLSM disepakati Rp 9,32 triliun, turun lebih dari Rp 2 triliun dibandingkan usulan semula Rp 11,6 triliun. Penurunan angka itu diikuti dengan berkurangnya waktu pembagian BLSM, dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 per bulan.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Nasional
    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    Nasional
    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    Nasional
    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Nasional
    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X