Budiman: Pembagian BLSM, Mendagri Jangan Salahkan Perangkat Desa

Kompas.com - 10/07/2013, 12:54 WIB
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko menyayangkan sikap pemerintah yang tak melibatkan aparat desa dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Proses ini sepenuhnya ditangani Badan Pusat Statistik (BPS). Ada sejumlah masalah dalam proses penyaluran BLSM.

Ia tak sepakat dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa kisruh pembagian BLSM terjadi karena minimnya partisipasi aparat daerah.

"Jika sejak awal perangkat desa dilibatkan, maka tidak akan terjadi kekisruhan penyaluran BLSM, karena perangkat desa pasti melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyarah bersama perangkat di bawahnya untuk akurasi pendataan," kata Budiman, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (10/7/2013).

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, sikap Mendagri yang menyalahkan aparat desa terkait kekisruhan dalam pembagian BLSM akan memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Hal itu tampak karena perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga saat menuntut pembagian BLSM.

Budiman mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan serupa yang sifatnya operasional. Terutama, pada kebijakan yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombaknya.

"Sebaiknya Mendagri tidak selalu menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik," ujarnya.

BLSM adalah kompensasi pemerintah atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Besaran dana untuk BLSM disepakati Rp 9,32 triliun, turun lebih dari Rp 2 triliun dibandingkan usulan semula Rp 11,6 triliun. Penurunan angka itu diikuti dengan berkurangnya waktu pembagian BLSM, dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 per bulan.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

    Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

    Nasional
    Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

    Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

    Nasional
    Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

    Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

    Nasional
    Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

    Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

    Nasional
    Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

    Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

    Nasional
    Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

    Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

    Nasional
    Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

    Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

    Nasional
    Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

    Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

    Nasional
    Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

    Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

    Nasional
    Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

    Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

    Nasional
    Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

    Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

    Nasional
    Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

    Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

    Nasional
    Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

    Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

    Nasional
    Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

    Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

    Nasional
    Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

    Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X