Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berat, Peluang Wiranto-HT Unggul di Pilpres

Kompas.com - 02/07/2013, 17:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarasi Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura dinilai hanya sebuah strategi untuk mendongkrak citra partai tersebut. Padahal, unsur ketokohan keduanya sangat rendah dan tak akan mampu memberi dampak signifikan untuk mendongkrak elektabilitas Hanura.

"Targetnya, kapitalisasi untuk mengangkat Hanura, karena tingkat elektabilitasnya (Hanura) rendah," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito saat dihubungi pada Selasa (2/7/2013).

Arie menjelaskan, analisanya didasari oleh perolehan suara Wiranto pada pemilihan presiden pada 2004 dan 2009. Pada pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK.

Dalam kedua Pilpres itu, Wiranto gagal. Adapun, Hary Tanoe baru bertama kali akan maju dalam Pilpres. Dia baru bergabung dengan Hanura setelah pindah dari Partai Nasdem. Di Hanura, bos MNC Grup itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Terkait itu, Arie sangat yakin bahwa tujuan utama deklarasi Wiranto-Hary Tanoe hanya untuk meningkatkan popularitas dan perolehan suara di pemilihan legislatif. Namun begitu, Arie menganggap rencana itu tak akan berhasil.

"Berat. Kemarin saja kalah, padahal didukung Golkar, apalagi sekarang. Punya HT (Hary Tanoe), tapi tidak menjamin dapat dukungan. Ini hanya manuver agar Hanura diperbincangkan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Hanura secara resmi telah mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoe sebagai capres dan cawapres untuk pilpres 2014. Seperti kampanye terdahulu, dalam pidato politiknya, Wiranto kembali menyebut telah terjadi penyimpangan yang dilakukan jajaran pemerintahan sehingga Indonesia kepada ketidakberdayaan.

Jika tetap mau eksis sebagai bangsa yang dihormati bangsa lain, kata dia, penyimpangan itu harus dihentikan. Untuk dapat melakukannya, menurut mantan Panglima TNI itu, diperlukan pemimpin perubahan yang memiliki visi, komitmen, cerdas, sarat dengan inovasi baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com