Berat, Peluang Wiranto-HT Unggul di Pilpres

Kompas.com - 02/07/2013, 17:06 WIB
Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Hary Tanoesoedibjo saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Hary Tanoesoedibjo saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarasi Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura dinilai hanya sebuah strategi untuk mendongkrak citra partai tersebut. Padahal, unsur ketokohan keduanya sangat rendah dan tak akan mampu memberi dampak signifikan untuk mendongkrak elektabilitas Hanura.

"Targetnya, kapitalisasi untuk mengangkat Hanura, karena tingkat elektabilitasnya (Hanura) rendah," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito saat dihubungi pada Selasa (2/7/2013).

Arie menjelaskan, analisanya didasari oleh perolehan suara Wiranto pada pemilihan presiden pada 2004 dan 2009. Pada pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK.

Dalam kedua Pilpres itu, Wiranto gagal. Adapun, Hary Tanoe baru bertama kali akan maju dalam Pilpres. Dia baru bergabung dengan Hanura setelah pindah dari Partai Nasdem. Di Hanura, bos MNC Grup itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Terkait itu, Arie sangat yakin bahwa tujuan utama deklarasi Wiranto-Hary Tanoe hanya untuk meningkatkan popularitas dan perolehan suara di pemilihan legislatif. Namun begitu, Arie menganggap rencana itu tak akan berhasil.

"Berat. Kemarin saja kalah, padahal didukung Golkar, apalagi sekarang. Punya HT (Hary Tanoe), tapi tidak menjamin dapat dukungan. Ini hanya manuver agar Hanura diperbincangkan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Hanura secara resmi telah mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoe sebagai capres dan cawapres untuk pilpres 2014. Seperti kampanye terdahulu, dalam pidato politiknya, Wiranto kembali menyebut telah terjadi penyimpangan yang dilakukan jajaran pemerintahan sehingga Indonesia kepada ketidakberdayaan.

Jika tetap mau eksis sebagai bangsa yang dihormati bangsa lain, kata dia, penyimpangan itu harus dihentikan. Untuk dapat melakukannya, menurut mantan Panglima TNI itu, diperlukan pemimpin perubahan yang memiliki visi, komitmen, cerdas, sarat dengan inovasi baru.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Nasional
    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Nasional
    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Nasional
    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Nasional
    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Nasional
    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    Nasional
    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Nasional
    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Nasional
    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Nasional
    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Nasional
    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Nasional
    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Nasional
    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X