Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Siap Kembali Diterpa Isu HAM

Kompas.com - 02/07/2013, 16:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Bakal calon presiden dari Partai Hanura Wiranto mengaku siap kembali berhadapan dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998 ketika menghadapi Pemilu Presiden 2014. Menurut Wiranto, tindakannya sewaktu itu selalu berdasarkan hukum.

"Saya sudah maju sebagai capres dan cawapres dua kali. Setiap saya maju pasti ada isu macam-macam. Tetapi untuk isu pelanggaran HAM, saya berani mempertanggunjawabkan bahwa apa yang saya lakukan di masa lalu selalu berdasarkan hukum dan kebijakan negara," kata Wiranto seusai deklarasi capres-cawapres di Jakarta, Selasa ( 2/7/2013 ).

Partai Hanura menetapkan Wiranto sebagai capres dan Hary Tanoesoedibjo sebagai cawapres. Pada Pilpres 2004, Wiranto menjadi capres berpasangan dengan cawapres Salahudin Wahid. Pilpres 2009, Wiranto maju sebagai cawapres mendampingi capres Jusuf Kalla alias JK.

Ia mempersilakan siapa pun yang mempersoalkan isu pelanggaran HAM untuk menemuinya. Ketua Umum DPP Hanura itu bersedia menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu.

Wiranto juga membantah anggapan dunia internasional mengkaitkan dirinya dengan pelanggaran HAM 1998. Menurut dia, ada beberapa duta besar yang menemuinya. Mereka menyampaikan tidak ada masalah jika dirinya kembali maju dalam Pilpres.

Wiranto malah membanggakan dirinya yang mampu menyelesaikan kerusuhan 1998 ketika menjabat Menhankampangab. Kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia, kata dia, dapat diredakan hanya dalam tempo tiga hari.

"Negara kita utuh. Korban memang ada, risiko dari sesuatu kerusuhan. Seperti itu bisa dlihat di negara-negara lain. Tapi mari kita lihat di Mesir, Suriah, Libya, berapa lama mereka bisa menyelesaikan masalah kerusuhan itu?" kata Wiranto.

Ia menambahkan, "Saya tidak ingin pujian. Saya ingin secara jujur kita melihat bagaimana aparat keamanan melakukan tugas dengan ikhlas dan mengantarkan proses perubahan Indonesia melalui proses demokrasi yang baik dan benar, bermartabat, tidak menimbulkan kerusakan di negeri ini. Saya minta hal ini dipahami untuk mengimbangi isu-isu yang tidak jelas yang terus berkembang menjelang kami maju menjadi capres dan cawapres 2014," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com