Gerindra: Tunda Kembali Pengesahan RUU Ormas

Kompas.com - 02/07/2013, 12:20 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra meminta agar Rancangan Undang- undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditunda kembali pengesahannya. Hal ini menyusul masih adanya pasal-pasal yang dianggap masih mengandung unsur kontrol negara yang sangat kuat.

"RUU Ormas ini masih ada kontrol negara yang sangat kuat. Padahal seharusnya UU ini sudah given dan memberikan kontribusi kepada rakyat," ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Selasa (2/7/2013).

Muzani mengatakan salah satu pasal yang menjadi persoalan adalah terkait sanksi. Saat ditanyakan lebih lanjut tentang apa yang menjadi keberatan Gerindra terkait persoalan sanksi, Muzani mengatakan di dalam pasal sanksi terlalu banyak hal-hal yang dilarang ormas tanpa menyebutkan detil persoalannya lebih lanjut.

"Pokoknya itu banyak sekali yang atur ini itu. Saya juga mendengar banyak ormas yang masih keberatan," ucap Muzani. Oleh karena itu, Partai Gerindra meminta agar pimpinan DPR bisa lebih arif untuk menunda mengesahkan undang-undang tersebut.

"Kami meminta penundaan pengesahan UU ini smapai ada penyelarasan yang mengatur mekanisme terhadap ormas, yayasan, perkumpulan, dan LSM. Saya kira kita perlu beri waktu kembali sehingga rapat paripurna hari ini kembali menunda," ucapnya.

Seperti diketahui, DPR akan kembali mengesahkan RUU Ormas pada Selasa (2/7/2013). RUU Ormas ini sempat akan disahkan pada Selasa pekan lalu, namun akhirnya batal karena mendapat interupsi dari beberapa fraksi yang tiba-tiba berubah sikap menentang pengesahan RUU Ormas ini. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara itu, Fraksi PAN sejak awal sudah menentang pengesahan RUU ini meski secara substansi sudah tidak mempersoalkan lagi. Penolakan Fraksi PAN lebih karena masih adanya penolakan dari ormas-ormas besar yang ada di Indonesia. Sedangkan fraksi pendukung yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Nasional
    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Nasional
    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Nasional
    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Nasional
    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    Nasional
    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Nasional
    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Nasional
    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Nasional
    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Nasional
    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Nasional
    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    Nasional
    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X