Kompas.com - 02/07/2013, 08:48 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA LUCKY PRANSISKAKetua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima 273 aduan masyarakat yang ditujukan bagi 253 bakal calon anggota legislatif, baik caleg DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, KPU mengklasifikasikan aduan masyarakat yang masuk ke dalam beberapa kategori, seperti syarat administrasi caleg, ijazah, pencalonan ganda, etika moral, hingga status hukum yang sedang atau sudah menjerat caleg.

“Untuk status hukum ini menyangkut tersangka, terdakwa, dan terpidana. Ada 22 laporan yang masuk ke kami,” kata Sigit, di Gedung KPU, Senin (1/7/2013).

Sigit menjelaskan, 22 caleg yang diadukan masyarakat terkait dugaan persoalan hukum berasal dari delapan partai politik peserta Pemilu 2014. Namun, ia enggan menyebutkan partai mana saja yang diadukan.

"KPU akan mengklarifikasi laporan ini ke partai terkait calegnya yang diadukan masyarakat. Nantinya, partai akan mengklarifikasi ke caleg. Calon yang dilaporkan bisa menjadi titik kritis, karena partai bisa mengganti dengan calon lainnya," katanya.

Sebelumnya, anggota KPU lain, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, aduan masyarakat yang masuk ke KPU telah disampaikan ke Liasion Officer (penghubung) partai masing-masing. Partai akan mengecek laporan aduan itu kepada calegnya. Jika aduan terkait moral dan etika seorang caleg, KPU akan menyampaikan dan meminta klarifikasi ke partai politik.

Jika aduan itu terkonfirmasi dan benar, partai harus memutuskan mempertahankan caleg tersebut atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, jika aduan masyarakat terkait administrasi, KPU akan tetap meminta klarifikasi kepada caleg yang diadukan. Setelah meminta klarifikasi, KPU akan memutuskan apakah caleg yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Nasional
    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Nasional
    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    Nasional
    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Nasional
    Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

    Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

    UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

    UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

    UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

    Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

    Nasional
    Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

    Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.