Kompas.com - 02/07/2013, 08:48 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA LUCKY PRANSISKAKetua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima 273 aduan masyarakat yang ditujukan bagi 253 bakal calon anggota legislatif, baik caleg DPR maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, KPU mengklasifikasikan aduan masyarakat yang masuk ke dalam beberapa kategori, seperti syarat administrasi caleg, ijazah, pencalonan ganda, etika moral, hingga status hukum yang sedang atau sudah menjerat caleg.

“Untuk status hukum ini menyangkut tersangka, terdakwa, dan terpidana. Ada 22 laporan yang masuk ke kami,” kata Sigit, di Gedung KPU, Senin (1/7/2013).

Sigit menjelaskan, 22 caleg yang diadukan masyarakat terkait dugaan persoalan hukum berasal dari delapan partai politik peserta Pemilu 2014. Namun, ia enggan menyebutkan partai mana saja yang diadukan.

"KPU akan mengklarifikasi laporan ini ke partai terkait calegnya yang diadukan masyarakat. Nantinya, partai akan mengklarifikasi ke caleg. Calon yang dilaporkan bisa menjadi titik kritis, karena partai bisa mengganti dengan calon lainnya," katanya.

Sebelumnya, anggota KPU lain, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, aduan masyarakat yang masuk ke KPU telah disampaikan ke Liasion Officer (penghubung) partai masing-masing. Partai akan mengecek laporan aduan itu kepada calegnya. Jika aduan terkait moral dan etika seorang caleg, KPU akan menyampaikan dan meminta klarifikasi ke partai politik.

Jika aduan itu terkonfirmasi dan benar, partai harus memutuskan mempertahankan caleg tersebut atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, jika aduan masyarakat terkait administrasi, KPU akan tetap meminta klarifikasi kepada caleg yang diadukan. Setelah meminta klarifikasi, KPU akan memutuskan apakah caleg yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

    Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

    Nasional
    Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

    Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

    Nasional
    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Nasional
    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nasional
    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.