Kompas.com - 01/07/2013, 20:41 WIB
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/5/2013) menggelar sidang kasus suap daging impor di Kementerian Pertanian, dengan dua tersangka,  yakni Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi (kiri) dan Arya Effendi (dua dari kiri). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini menghadirkan enam orang saksi, diantaranya Soewarso "orang deket" Menteri Pertanian . KOMPAS/ALIF ICHWANPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (8/5/2013) menggelar sidang kasus suap daging impor di Kementerian Pertanian, dengan dua tersangka, yakni Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi (kiri) dan Arya Effendi (dua dari kiri). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini menghadirkan enam orang saksi, diantaranya Soewarso "orang deket" Menteri Pertanian .
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis masing-masing dua tahun dan tiga bulan penjara kepada Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Hakim menilai keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan memberikan uang Rp 1,3 miliar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Luthfi Hasan Ishaaq yang juga merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera terkait penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan PT Indoguna Utama.

“Mengadili, menyatakan terdakwa I Arya Abdi dan terdakwa II Juard Effendi terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada Arya dan Juard masing-masing dua tahun tiga bulan penjara,” kata ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santosa membacakan amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (1/7/2013). Perkara ini juga diadili anggota majelis hakim Amin Iswanto, Gosen Butar-butar, Hendra Yosfin, dan Alexander Marwata.

Selain pidana penjara, Arya dan Juard diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar Rp 150 juta yang dapat diganti dengan kurungan tiga bulan penjara.

Putusan majelis hakim ini ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta Juar dan Arya dihukum empat tahun enam bulan penjara. Kendati demikian, majelis hakim sependapat dengan jaksa KPK yang menganggap Arya dan Juard terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menurut majelis hakim, meskipun uang Rp 1,3 miliar itu diterima orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, kedua terdakwa dianggap mengetahui kalau uang itu sebenarnya ditujukan kepada Luthfi. Manajemen PT Indoguna Utama, kata hakim, menganggap kedudukan Luthfi sebagai anggota DPR sekaligus Presiden PKS ini sangat memungkinkan untuk memuluskan tambahan kuota impor daging sapi 8000 ton yang diajukan PT Indoguna Utama. Luthfi dianggap mampu menjembatani PT Indoguna dengan pihak Meneterian Pertanian yang dipimpin kader PKS, Suswono.

“Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa yang menyatakan unsur memberi atau menjanjikan sesuatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan memberikan uang kepada Fathanah pribadi sebagai sumbangan, tidak ada kaitannyadengan Luthfi,” kata anggota majelis hakim Hendra Yosfin.

Majelis hakim juga mengungkapkan, pemberian uang ini berawal saat Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman mengadakan pertemuan dengan Fathanah dan pengusaha Elda Devianne. Dari situlah, Maria meminta bantuan agar dibantu memuluskan upaya PT Indoguna untuk menambah kuota impor daging sapi. Fathanah pun mempertemukan Maria dengan Luthfi setelah Indoguna dua kali gagal mengajukan permohonan tambahan kuota impor daging sapi kepada Kementan.

“Setelah permohonan tambahan kuota impor ditolak dua kali, Maria bertemu dengan Fathanah dan Elda membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan tambahan kuota sebanyak 8.000 ton untuk tahun 2013. Maria juga meminta dikenalkan kepada Luthfi,” kata hakim anggota Mathius Samiadji.

Pada 18 Desember 2012, kata hakim, Maria memerintahkan Juard untuk mengajukan permohonan tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 ton atas nama PT Indoguna dan empat anak perusahaannya. Surat tersebut ditandatangani Juard dan direktur-direktur anak perusahaan PT Indoguna.

Setelah surat dibuat, Fathanah melalui Elda, meminta kepada Maria untuk memberikan uang kepada Luthfi guna kepentingan acara pertemuan antara Maria dengan Menteri Pertanian Suswono.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Nasional
    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Nasional
    Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

    Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

    Nasional
    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Nasional
    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Nasional
    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Nasional
    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Nasional
    Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

    Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

    Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

    Nasional
    Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

    Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

    Nasional
    Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

    Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

    Nasional
    Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

    Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

    Nasional
    UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

    UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

    KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X