Keterlibatan Boediono di Century, Tunggu Pemeriksaan Budi Mulya

Kompas.com - 27/06/2013, 14:22 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013). Rapat membahas kinerja KPK baik dalam penindakan korupsi maupun pencegahannya serta rencana pembangunan gedung baru KPK.  KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013). Rapat membahas kinerja KPK baik dalam penindakan korupsi maupun pencegahannya serta rencana pembangunan gedung baru KPK.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menuturkan, penggeledahan kantor Bank Indonesia terkait skandal Bank Century diharapkan bisa membidik aktor intelektual dari pencairan dana talangan Rp 6,7 triliun. Namun, untuk bisa mengungkapkan aktor intelektual yang sebenarnya, KPK mengungkapkan pemeriksaan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya menjadi kunci.

"Nanti akan ada pemeriksaan Budi Mulya dulu maka baru bisa disimpulkan bahwa ada keterlibatan Gubernur BI saat itu (Boediono)," ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Kamis (27/6/2013).

"Kalau keterangan BM (Budi Mulya) sinkron dengan dokumen yang ada, maka baru bisa kami simpulkan keterlibatan gubernur BI masa itu," tambahnya tanpa menguraikan waktu pemeriksaan Budi Mulya selanjutnya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan Boediono bisa saja diperiksa oleh KPK terkait kasus Century sebagai tindak lanjut dari penggeledahan kantor BI.

"Siapa pun bisa saja diperiksa KPK. Tidak hanya Boediono, kalau dimungkinkan untuk diperiksa bisa saja," ucap Busyro.

Awal mula kasus Century

Kasus Bank Century bermula dari pengajuan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Pengajuan repo aset itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas Bank Century. Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati.

Surat permohonan repo aset itu kemudian ditindaklanjuti BI untuk diproses lebih lanjut oleh Zainal Abidin dari Direktorat Pengawasan Bank. Zainal lalu berkirim surat ke Boediono pada 30 Oktober 2008. Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat Zainal atas permohonan Bank Century.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, BI merespons pemberian fasilitas itu dengan menggulirkan wacana pemberian FPJP. Padahal, Zainal mengatakan Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas itu. Ketidaklayakan Bank Century menerima FPJP disebabkan capital adequacy ratio (CAR) bank tersebut di bawah 8 persen, batas minimun yang ditetapkan BI.

Boediono diduga memberikan arahan agar menggunakan berbagai cara supaya Bank Century mendapat FPJP. Pada 14 November 2008, BI kemudian mengeluarkan aturan baru untuk persyaratan FPJP dari CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Aturan ini ditenggarai untuk mengarah ke Bank Century.

Setelah dilakukan perubahan itu, pada tanggal yang sama, Boediono mengeluarkan surat kuasa. Surat kuasa ini kemudian yang diterima oleh Timwas Century saat ini. Atas dasar kuasa itu, pihak BI dan Bank Century menghadap notaris Buntario Tigris. Berdasarkan audit investigasi BPK, proses ini diduga sarat rekayasa seolah-olah permohonan yang diajukan Bank Century adalah FPJP. Pada malam harinya, dana FPJP untuk Bank Century pun cair sebesar Rp 502,72 miliar untuk tahap pertama dan tahap berikutnya Rp 689 miliar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

    Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

    Nasional
    Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

    Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

    Nasional
    KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

    KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

    Nasional
    Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

    Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

    Nasional
    Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

    Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

    Nasional
    Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

    Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

    Nasional
    Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

    Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

    Nasional
    Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

    Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

    Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

    Nasional
    Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

    Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

    Nasional
    Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

    Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

    Nasional
    3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

    3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

    Nasional
    Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

    Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

    Nasional
    UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

    UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

    Nasional
    Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

    Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.