Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Konvensi Demokrat Jangan Masuk Angin

Kompas.com - 26/06/2013, 22:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap Partai Demokrat tetap mempertahankan gagasannya ingin membuka keran demokrasi melalui konvensi. Mahfud mengingatkan agar konvensi hanya menjadi formalitas atau bahkan menjadi "masuk angin".

"Apakah Demokrat bisa mempertahankan ide itu atau kemudian masuk angin?" kata Mahfud di Jakarta, Rabu (26/6/2013)

Mahfud memberi contoh bisa saja sudah ada tokoh tertentu yang akan dipilih. Atau konvensi hanya untuk membuka pintu bagi tokoh tertentu di luar Demokrat agar tidak ada penolakan dari internal.

Mahfud juga mengapresiasi langkah Demokrat yang mengajak tokoh eksternal untuk terlibat dalam tim seleksi bakal capres sehingga bisa objektif. Hanya, menurut dia, kewenangan memilih tetap ada di tangan partai. Hal itu bisa menjadi masalah.

"Kita lihat nanti perkembangannya. Saya tetap apresiasi konvensi itu agar lebih terbuka terhadap orang-orang yang tadinya tidak punya atau kecil peluang (maju di Pilpres) karena tidak punya partai, nanti ada jalan," pungkas Mahfud.

Seperti diberitakan, selain Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan juga mengaku akan menggelar konvensi. Khusus untuk Demokrat, akan dibentuk Komite yang menyelenggarakan konvensi.

Adapun parpol lain, sudah ada yang menetapkan bakal capres seperti Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Hanura (Wiranto).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Rekomendasi untuk anda

    Terkini Lainnya

    Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

    Aspri Wamenkumham dan Pengacara Turut Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

    TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

    Nasional
    Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

    Bahlil: Pembangunan IKN Sudah Diatur UU, Siapa Pun Wajib Laksanakan

    Nasional
    Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

    Bawaslu Panggil 2 Kubu Apdesi Telusuri Dugaan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

    Nasional
    Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

    Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Lewat Usul DPRD

    Nasional
    PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

    PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

    Nasional
    Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

    Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

    Nasional
    Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

    Bawaslu Ingatkan Capres-Cawapres Tak Boleh Gunakan Lokasi CFD buat Kampanye Politik

    Nasional
    Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

    Wamenkumham Didesak Mundur karena Berstatus Tersangka Korupsi

    Nasional
    Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

    Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…

    Nasional
    KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

    KPK Periksa Asisten Pribadi Wamenkumham dan Seorang Pengacara

    Nasional
    Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

    Ingatkan Masyarakat, Cak Imin Sebut Bansos Kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bukan dari Paslon Tertentu

    Nasional
    Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

    Moeldoko Sebut Agus Rahardjo Punya Motif Politik Ungkap Dugaan Intervensi Kasus E-KTP

    Nasional
    Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

    Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik

    Nasional
    Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

    Soal Netralitas Pemilu, Polri: Kalau Ada Personel Tak Sesuai Ketentuan, Laporkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com