Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Bisa Jadi Bumerang untuk Demokrat

Kompas.com - 16/06/2013, 18:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Konvensi Partai Demokrat dinilai akan memberi dampak positif bagi Demokrat maupun Indonesia di masa depan jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, jika konvensi hanya politik kepura-puraan, akan menghancurkan Demokrat.

"Di era keterbukaan informasi, memunculkan politik kepura-puraan hanya akan menjadikan bumerang," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, saat diskusi di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Menurut Siti, Demokrat memilih menggelar konvensi untuk menaikkan elektabilitas yang terus merosot pasca sejumlah kasus dan gonjang-ganjing yang menerpa partai tersebut. Selain itu, karena krisis calon pemimpin di internal Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa lagi maju dalam Pilpres.

Konvensi Demokrat, kata Siti, akan menjadi terobosan penting di tengah sikap parpol lain yang tidak berminat melakukannya. Beberapa parpol sudah menetapkan bakal calon presiden. Ada pula parpol yang masih menunggu hasil pemilu legislatif di April 2014.

Masalahnya, menurutnya, rakyat sudah skeptis dengan kondisi politik karena tidak ada calon alternatif yang muncul. Jika tidak ada upaya penjaringan calon pemimpin dari bawah melalui konvensi, maka angka golput akan semakin tinggi.

Meski demikian, kata Siti, ada beberapa masalah yang akan dihadapi Demokrat. Misalnya, apakah Demokrat mampu meyakinkan publik, khususnya para tokoh yang akan dijaring, bahwa konvensi akan bermanfaat bagi rakyat dan tidak hanya menguntungkan Demokrat. Selain itu, apakah Demokrat bisa meyakinkan akan mendapatkan hasil pemilu legislatif yang bagus sehingga mampu mengusung calon sendiri.

"Demokrat harus mampu membangun kepercayaan publik untuk menyukseskan konvensi, yaitu dengan merekrut tenaga independen yang dipercaya rakyat untuk melakukan seleksi calon. Ini penting agar tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat," paparnya.

Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengakui bahwa konvensi bisa menjadi bomerang jika tidak dijalankan dengan baik. Meski demikian, Ia yakin konvensi akan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu lantaran prosesnya akan melibatkan masyarakat.

Didi menyinggung konvensi yang pernah dilakukan Partai Golkar tahun 2004 . Ketika itu, penentuan calon terpilih dilakukan oleh elit Golkar sehingga gagal ketika pemilu. Belajar dari pengalaman itu maupun konvensi di negara maju, kata Didi, pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam penentuan calon yang diusung dalam Pilpres.

"Sekarang sedang digodok mekanismenya. Juli kita harapkan sudah ada tim seleksi. Kita buat semi terbuka. Nanti calon-calon dipilih oleh Komite yang melibatkan DPP, Majelis Tinggi. Nanti ujungnya melibatkan publik. Percayalah konvensi ini akan gairahkan kembali partisipasi publik," kata Didi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com