Kompas.com - 26/06/2013, 20:23 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan keberatannya atas keberadaan draf RUU Ormas pada rapat dengan DPR, Rabu (26/6/2013) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Din, RUU ini mengandung sifat kontrol yang luar biasa dari pemerintah. “Undang-undang Ormas sebelumnya sangat singkat terdiri dari 20 pasal, tapi memuat pemikiran strategis tentang sebuah rezim. Ketika yang sekarang ini muncul filosofi luar biasa bahwa sudah ada keinginan besar untuk mengatur. Saya tidak setuju dengan ini,” ujar Din.

Di dalam pertemuan ini, hadir Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, dan seluruh pimpinan fraksi. Sementara dari kalangan ormas hadir perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Pertemuan dilakukan setelah RUU Ormas ditunda pengesahannya karena banyak penolakan dari ormas-ormas besar.

Lebih lanjut, Din merinci keberatannya terhadap pasal-pasal yang termaktub dalam RUU Ormas. Unsur kontrol, katanya, bisa terlihat dalam pasal yang mengatur tentang syarat pendirian hingga perizinan. Ada pasal-pasal yang masih memiliki potensi tafsir ganda.

“Sekitar 30 tahun lagi akan perbedaan tafsir dan bisa membuka peluang munculnya otoritarianisme. Jangan sampai di masa mendatang, undang-undang ini jadi tidak berlaku lagi dan tidak terelevan,” ucap Din.

Selain itu, Din juga menyoroti uraian lingkup kegiatan ormas yang juga diatur dalam RUU Ormas. Di dalam RUU Ormas ini, tidak diatur tentang ormas yang bergerak di bidang politik. Padahal, kata Din, ormas tidak terlepas dari pergerakan politik suatu bangsa.

Din melihat jika pemerintah bersama DPR hendak menertibkan ormas yang anarkistis, maka RUU Ormas bukanlah sebuah solusi. “Solusinya maka bukan RUU Ormas, kalau ditanya RUU apa? Kami siap bantu legal drafting yang lebih bisa menjaga kedaulatan bangsa, dan menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul,” tukas Din.

Dengan pernyataan ini, Din menegaskan, Muhammadiyah tetap akan menolak pengesahan RUU ini karena dinilai secara filosofis sudah tidak sesuai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

Nasional
Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Nasional
Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Nasional
Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Nasional
LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

Nasional
Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Nasional
Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Nasional
LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

Nasional
68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

Nasional
LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

Nasional
Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Nasional
Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Nasional
Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Nasional
LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

Nasional
Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.