Muhammadiyah: Sifat Kontrol RUU Ormas Luar Biasa

Menurut Din, RUU ini mengandung sifat kontrol yang luar biasa dari pemerintah. “Undang-undang Ormas sebelumnya sangat singkat terdiri dari 20 pasal, tapi memuat pemikiran strategis tentang sebuah rezim. Ketika yang sekarang ini muncul filosofi luar biasa bahwa sudah ada keinginan besar untuk mengatur. Saya tidak setuju dengan ini,” ujar Din.

Di dalam pertemuan ini, hadir Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, dan seluruh pimpinan fraksi. Sementara dari kalangan ormas hadir perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Pertemuan dilakukan setelah RUU Ormas ditunda pengesahannya karena banyak penolakan dari ormas-ormas besar.

Lebih lanjut, Din merinci keberatannya terhadap pasal-pasal yang termaktub dalam RUU Ormas. Unsur kontrol, katanya, bisa terlihat dalam pasal yang mengatur tentang syarat pendirian hingga perizinan. Ada pasal-pasal yang masih memiliki potensi tafsir ganda.

“Sekitar 30 tahun lagi akan perbedaan tafsir dan bisa membuka peluang munculnya otoritarianisme. Jangan sampai di masa mendatang, undang-undang ini jadi tidak berlaku lagi dan tidak terelevan,” ucap Din.

Selain itu, Din juga menyoroti uraian lingkup kegiatan ormas yang juga diatur dalam RUU Ormas. Di dalam RUU Ormas ini, tidak diatur tentang ormas yang bergerak di bidang politik. Padahal, kata Din, ormas tidak terlepas dari pergerakan politik suatu bangsa.

Din melihat jika pemerintah bersama DPR hendak menertibkan ormas yang anarkistis, maka RUU Ormas bukanlah sebuah solusi. “Solusinya maka bukan RUU Ormas, kalau ditanya RUU apa? Kami siap bantu legal drafting yang lebih bisa menjaga kedaulatan bangsa, dan menjaga kebebasan berserikat dan berkumpul,” tukas Din.

Dengan pernyataan ini, Din menegaskan, Muhammadiyah tetap akan menolak pengesahan RUU ini karena dinilai secara filosofis sudah tidak sesuai.