Kompas.com - 26/06/2013, 17:14 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menilai, KPU tidak tegas dalam membuat aturan yang mewajibkan seorang calon anggota legislatif untuk memublikasikan daftar riwayat hidupnya. Ketidaktegasan KPU terlihat di dalam klausul yang tertuang di dalam Formulir Model BB 11 yang harus diisi oleh setiap caleg.

“Persoalannya ada pada peraturan KPU, khususnya dalam formulir caleg. KPU memberi dua opsi kepada para caleg, yaitu apakah mau dipublikasikan CV-nya atau tidak mau,” kata Jeirry melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (26/6/2013).

Formulir BB 11 merupakan formulir yang berisi daftar riwayat hidup bakal caleg DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Di dalam formulir tersebut, setiap caleg wajib mengisi nama dan nomor urut partai politik serta biodata caleg seperti jenis kelamin, alamat tempat tinggal, agama, status perkawinan, riwayat pendidikan, riwayat kursus, atau diklat yang pernah dikuti, dan riwayat organisasi.

Namun, di dalam formulir tersebut terdapat klausul yang menyatakan apakah caleg yang bersangkutan bersedia daftar riwayat hidupnya dipublikasikan kepada masyarakat. Dalam membuat aturan publikasi tersebut, menurut Jeirry, KPU seharusnya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Pasalnya, walaupun UU tidak mengatur hal itu, KPU masih dapat merujuk pada peraturan lain seperti pada UU Keterbukaan Informasi Publik.

“KPU lupa bahwa ada UU KIP yang memberi mereka kewenangan untuk bisa memublikasikan data caleg,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan, dari 5.650 nama caleg yang telah masuk di dalam daftar calon sementara (DCS), terdapat 140 nama caleg yang enggan memublikasikan daftar riwayat hidupnya.

“Ada 140 calon wakil rakyat yang tidak bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya,” kata Hadar di Jakarta, Senin (24/6/2013).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hadar mengungkapkan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional yang seluruh calegnya menyetujui daftar riwayat hidupnya dipublikasikan oleh KPU.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Nasional
    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Nasional
    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Nasional
    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Nasional
    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Nasional
    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Nasional
    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Nasional
    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Nasional
    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Nasional
    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Nasional
    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.