Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggeledahan Kondusif, KPK Apresiasi BI

Kompas.com - 26/06/2013, 09:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyampaikan apresiasinya atas kerja sama Bank Indonesia dalam mendukung proses penggeledahan KPK di kantor BI. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bail out Bank Century ini berlangsung selama 20 jam lebih sejak Selasa (25/6/2013) pagi hingga Rabu (26/6/2013) subuh hari.

"Pimpinan KPK memberikan penghargaan atas kerja sama Gubernur BI dan jajaran BI atas kerja samanya yang baik dalam proses penggeledahan KPK," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Selasa.

Dia juga mengatakan, hasil penggeledahan di kantor BI tersebut sangat berguna bagi KPK dalam mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi  pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century yang menjerat Deputi Gubernur nonaktif BI, Budi Mulya.

"Komitmen tone from the top dalam pemberantasan korupsi secara serius menjadi sangat penting seperti disebutkan dalam hasil seminar KPK dalam forum APEC di Bali. Hal ini terjelas dari jajaran BI dalam penggeledahan yang dilakukan KPK," ungkap Bambang.

Menurutnya, apa yang dilakukan BI dalam menyikapi penggeledahan KPK tersebut merupakan contoh baik untuk memastikan penegakan hukum berjalan obyektif. KPK juga mengimbau masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah untuk mencontoh sikap BI tersebut.

"BI tidak membuat kegaduhan, tidak membuat informasi yang distortif, apalagi menyesatkan yang dapat menjurus pada indikasi potensi kebohongan publik sekaligus pelanggaran atas Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan obstruction of justice (menghalang-halangi proses hukum)," tutur Bambang.

Selain itu, kata Bambang, KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat agar penyidikan kasus Century berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.

Tim penyidik KPK mulai menggeledah pada Selasa (25/6/2013) sekitar pukul 09.00 WIB dan baru selesai pada Rabu (26/6/2013) sekitar pukul 05.30 WIB.

Penggeledahan ini merupakan penggeledahan pertama terkait kasus Century. KPK menurunkan 45 lebih personel untuk menggeledah kantor BI tersebut. Tim KPK yang datang melakukan penggeledahan mencari dokumen untuk melengkapi pemeriksaan KPK dalam kasus Bank Century. Kedatangan tim KPK pun dilengkapi dengan surat perintah penyidikan (sprindik).

Dari informasi yang diterima Kompas.com, penggeledahan dilakukan di empat direktorat di BI, di antaranya Direktorat Moneter dan Direktorat Pengawasan Perbankan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah, menuturkan, ruangan yang digeledah antara lain, ruang Pengawasan Bank, Perizinan Bank, Pengelolaan Moneter, Pengawasan Moneter, dan ruangan Difi.

Dalam kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara.Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com