Kompas.com - 25/06/2013, 11:20 WIB
Singapura diselimuti kabut asap dari hasil pembakaran hutan dan lahan di Sumatra AFPSingapura diselimuti kabut asap dari hasil pembakaran hutan dan lahan di Sumatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Malaysia dan Singapura atas asap dari kebakaran hutan menuai protes dari Partai Hanura. Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding menilai permintaan maaf Presiden telah mengerdilkan bangsa Indonesia di mata internasional.

"Permintaan maaf SBY itu tidak elegan dan telah mengerdilkan bangsa kita sebagai bangsa yang besar," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6/2013).

Sudding menuturkan, persoalan asap dari kebakaran hutan ini seharusnya menjadi persoalan lintas batas negara. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, tidak perlu menyalahkan diri atas kebakaran itu. Sudding pun mendesak agar penyebab kebakaran diusut secara tuntas.

"Jangan sampai pernyataan maaf Presiden membuat penyebab kasus ini jadi dilupakan," imbuh Sudding. Ia menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang mengindikasikan ada delapan perusahaan perkebunan yang berperan dalam kebakaran hutan ini patut untuk diselidiki dan bukannya justru ditegur oleh Presiden.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia menyusul serbuan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata Yudhoyono kemarin.

Presiden juga meminta agar seluruh pejabat negara tidak memberikan pernyataan semestinya. Ia memberi contoh pernyataan sejumlah pejabat terkait adanya perusahaan Malaysia dan Singapura yang melakukan pembakaran di Riau.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut, ada delapan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Penyelidik dari Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan penyelidikan ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

    MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

    Nasional
    Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

    Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

    Nasional
    Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

    Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

    Nasional
    Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

    Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

    Nasional
    Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

    Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

    Nasional
    Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

    Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

    Nasional
    PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

    PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

    Nasional
    Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

    Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

    Nasional
    Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

    Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

    Nasional
    Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

    Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

    Nasional
    Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

    Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

    Nasional
    Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

    Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

    Nasional
    PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

    PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

    Nasional
    Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

    Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

    Nasional
    Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

    Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.