Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkeras Tolak BBM, PKS Tantang Debat Menkeu

Kompas.com - 23/06/2013, 13:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan pemerintah yang akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, bahkan siap berdebat tentang kesalahan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Menurut kami, tidak memenuhi akal sehat dalam kenaikan BBN kali ini. Saya siap berdebat dengan menteri keuangan dan yakin nggak akan kalah," ujar Refrizal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Refrizal mengatakan PKS sebenarnya sempat menyetujui kenaikan BBM secara perlahan pada periode 2004-2009. Setelah itu, katanya, PKS juga mendorong adanya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, pemanfaatan energi alternatif, hingga program konversi minyak tanah ke gas. Namun, program-program itu ternyata tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah.

"Sebetulnya PKS menagih janji pemerintah, kok yang sudah disepakati bersama tidak berjalan?" kata Refrizal.

Menurut dia, kenaikan harga BBM kali sangat tidak tepat karena berlarut-larut sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga yang tak terkontrol. "Jadi kami sangat sayangkan, kenaikan BBM itu terjadi pada saat ini," imbuhnya.

DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin lalu. Di dalam rancangan itu terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, dan Raskin. Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, maka pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga baru BBM bersubsidi yakni premium  menjadi Rp 6.500, sedangkan menjadi Rp 5.500 per liter.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting saat paripurna, PKS dan PDI Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com