Kompas.com - 21/06/2013, 16:24 WIB
|
EditorHindra Liauw
DEPOK, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera membentuk satuan kerja khusus untuk memantau dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tim ini akan memberikan advokasi kepada masyarakat yang merasakan kesulitan akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi.

"Dari hasil rapat beberapa waktu lalu, PKS sudah membentuk satker (satuan kerja) penanganan dampak BBM yang dikoordinatori oleh Sekretaris Fraksi Abdul Hakim," ujar anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram, dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6/2013).

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, pihaknya sudah mewajibkan seluruh anggota fraksi untuk memberikan advokasi bagi masyarakat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini. "Kami akan memberikan, mengadvokasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Hakim.

Sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin (17/6/2013). Di dalam rancangan itu terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan (PKS), dan Raskin.

Setelah pengesahan APBN-P 2013 ini, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada Jumat malam, pemerintah akan mengumumkan harga baru BBM bersubsidi, baik premium maupun solar.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI-Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra menolak kenaikan harga BBM ini. Meski kalah pada pemungutan suara di sidang paripurna, PKS dan PDI Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompensasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

    Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

    Nasional
    Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

    Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

    Nasional
    Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

    Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

    Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

    Nasional
    Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

    Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

    Nasional
    PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

    PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

    Nasional
    Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

    Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

    Nasional
    KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

    KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

    Nasional
    Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

    Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

    Nasional
    MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

    MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

    Nasional
    KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

    KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

    Nasional
    Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

    Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

    Nasional
    Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

    Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

    Nasional
    Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

    Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

    Nasional
    Stop Penganiayaan Anak

    Stop Penganiayaan Anak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.