Kompas.com - 21/06/2013, 16:24 WIB
Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram. Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Komisi XI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram.
|
EditorHindra Liauw
DEPOK, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera membentuk satuan kerja khusus untuk memantau dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tim ini akan memberikan advokasi kepada masyarakat yang merasakan kesulitan akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi.

"Dari hasil rapat beberapa waktu lalu, PKS sudah membentuk satker (satuan kerja) penanganan dampak BBM yang dikoordinatori oleh Sekretaris Fraksi Abdul Hakim," ujar anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram, dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6/2013).

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, pihaknya sudah mewajibkan seluruh anggota fraksi untuk memberikan advokasi bagi masyarakat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini. "Kami akan memberikan, mengadvokasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Hakim.

Sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin (17/6/2013). Di dalam rancangan itu terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan (PKS), dan Raskin.

Setelah pengesahan APBN-P 2013 ini, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada Jumat malam, pemerintah akan mengumumkan harga baru BBM bersubsidi, baik premium maupun solar.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI-Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra menolak kenaikan harga BBM ini. Meski kalah pada pemungutan suara di sidang paripurna, PKS dan PDI Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompensasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Nasional
    Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

    Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

    Nasional
    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Nasional
    Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

    Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

    Nasional
    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Nasional
    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Nasional
    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasional
    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    Nasional
    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Nasional
    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Nasional
    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Nasional
    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Nasional
    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Nasional
    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Nasional
    Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

    Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.