Menko Polhukam Kritik Penentang BLSM

Kompas.com - 21/06/2013, 15:57 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menilai aneh pihak yang mengkritik program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pasalnya, menurut logika Djoko, penerima BLSM saja tidak keberatan.

"Orang yang menerima aja mau kok. Ini kok yang enggak terima malah nolak. Aneh," kata Djoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Djoko mengatakan, program BLSM bertujuan memberi bantuan kepada rakyat miskin yang akan terkena dampak ketika harga BBM naik. Pemerintah bukan ingin mengajari rakyat meminta-minta.

"Ada lagi pertanyaan, Rp 150.000 per bulan apa cukup? Bukan begitu. Rp 150.000 itu untuk membantu persentase kenaikannya. Kalau ada telur naik misalnya naik Rp 3.000, yang Rp 3.000 itu diambil dari bantuan itu. Jadi komponen kenaikannya dibantu, bukan membantu belanja per bulan," kata Djoko.

Seperti diberitakan, sebanyak 15,5 juta keluarga akan menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu itu akan digunakan untuk mencairkan kompensasi, salah satunya BLSM. Kompensasi lain yang sudah berjalan, yakni beasiswa, beras miskin, dan program keluarga harapan.

Untuk BLSM, pemilik KPS akan menerima total Rp 600.000. Pencairan dilakukan di Kantor Pos dalam dua tahap. Kartu tersebut, menurut pemerintah, tidak bisa dipindahtangankan lantaran sudah terekam data pemilik.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

    Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

    [POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

    Nasional
    Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

    Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

    Nasional
    Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

    Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

    Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

    Nasional
    Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

    Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

    Nasional
    Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

    Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

    Nasional
    Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

    Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

    Nasional
    Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

    Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

    Nasional
    Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

    Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

    Nasional
    Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

    Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

    Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

    Nasional
    Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

    Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

    Nasional
    Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

    Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X