PKS: Soal Koalisi, Semua "Offside"

Kompas.com - 21/06/2013, 10:48 WIB
Pimpinan partai-partai koalisi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) di kediaman presiden di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011). Dari kiri ke kanan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Presiden mengundang semua pemimpin parpol koalisi ke Cikeas untuk membahas tentang reshuffle atau perombakan kabinet. RODERICK ADRIAN MOZESPimpinan partai-partai koalisi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) di kediaman presiden di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011). Dari kiri ke kanan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Presiden mengundang semua pemimpin parpol koalisi ke Cikeas untuk membahas tentang reshuffle atau perombakan kabinet.
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy menyayangkan banyak pihak yang ikut berkomentar terkait nasib partainya di koalisi. Ia menuding semua komentar itu tidak kompeten karena dilontarkan oleh pihak yang sebenarnya tak memiliki wewenang.

"Komentar dan lontaran berbagai pihak yang menyuruh PKS keluar dari koalisi, saya rasa sudah keluar dari konteks. Hal ini karena persoalan itu disampaikan oleh orang yang tak berkompeten," kata Aboebakar saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Anggota Komisi III DPR RI menyoroti komentar yang keluar dari Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang meminta PKS mundur dari koalisi. Menurutnya, tak pantas seorang juru bicara presiden ikut memberikan pernyataan politik.

Selain itu, ia juga mengkritik Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang mendorong PKS hengkang dari koalisi. Baginya, pernyataan-pernyataan itu tak pantas dikeluarkan kecuali oleh pimpinan koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sekarang main umbar statement, apa yang disampaikan itu sudah offside," ujarnya.

Sebenarnya, kata Aboebakar, persoalan bisa disederhanakan. Semua bisa selesai dengan cara membicarakannya secara baik-baik, dan ambil keputusan tegas.

"Tak perlu berbelit. Dulu koalisi dibentuk dengan baik-baik, kita bikin kontrak hitam di atas putih, selesaikan pula dengan baik, begitu," ujarnya.

Kabar mengenai berpisahnya PKS dari barisan koalisi partai pendukung pemerintah terus menggelinding. Semua semakin meruncing saat PKS mengeluarkan sikap resminya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi yang lain, sikap berseberangan PKS itu tidak diimbangi dengan keputusan hengkang dari koalisi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), PKS menantang Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X