PPP Minta Presiden Tegas soal PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy atau Romy mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, PPP meminta agar Presiden segera mengambil keputusan agar persoalan PKS dengan koalisi tidak berlarut-larut.

"Kontrak politik bagaimana dengan sikap koalisi ke depan bergantung pada pendapat Presiden. Kami dari koalisi tidak menilai atau memberikan evaluasi atas keberadaan PKS. PPP berharap, apa pun sikap Presiden sebaiknya diputuskan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga tidak terlalu tersandera dengan masalah yang konfliktual," ujar Romy di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013) dini hari.

Partai-partai koalisi, lanjut Romy, ibarat tengah shalat berjemaah dengan imamnya, Presiden SBY. Oleh karena itu, PKS yang masuk di dalam rombongan, tetapi memiliki sikap yang berbeda, patut dipertanyakan.

"Nah, sekarang apakah kalau tidak ikuti shalat jemaah, apa sesungguhnya dia lebih tepat dikatakan berjemaah atau di luar?" kata Romy.

Menurutnya, setiap partai koalisi pasti sudah menimbang segala konsekuensi dari pilihan politik yang diambil terkait menolak atau menerima kenaikan harga BBM bersubsidi. Demikian pula dengan Presiden SBY. Romy menjelaskan bahwa partainya sudah lebih dari tiga kali bersabar atas tingkah laku PKS yang kerap berseberangan dengan koalisi.

"Sekarang ketegasan itu bukan anggota parpol, tapi ketegasan itu milik Pak SBY. Tentang kenyamanan Pak SBY dan koalisi sepenuhnya ada di mata beliau apakah beliau masih nyaman dengan keanggotaan pasca-sikap mereka (PKS) malam tadi," kata Romy.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menggelar voting untuk mengesahkan RUU APBN-P 2013, Senin malam, setelah empat fraksi menolak mengesahkan RUU tersebut karena tidak sepakat terhadap kenaikan harga BBM. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak. Oleh karena itu, RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan. Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM begitu RAPBN-P ini disahkan.