Kompas.com - 17/06/2013, 23:11 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh para politisi PKS hanya dalam tataran opini. Pasalnya, kata Tifatul, kenaikan harga BBM tidak perlu persetujuan DPR.

"Dari PKS, kalau penolakan itu hanya opini saja. (Pemerintah) tidak perlu persetujuan DPR," kata Tifatul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Tifatul mengatakan, pihaknya tetap mendukung program pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) jika harga BBM bersubsidi naik. Hal itu, kata dia, sudah menjadi keputusan partai ketika rapat di Lembang, Bandung, beberapa waktu lalu.

Pemerintah akan memberikan uang tunai kepada sekitar 15,5 juta keluarga miskin. Mereka masing-masing mendapat sebesar Rp 150.000 per bulan. Ada pula penambahan kompensasi lain seperti beras miskin dan beasiswa.

"BLSM sudah diinstruksikan di rapat Lembang, BLSM dan kompensasi harus diterima. Kalau berbeda, berarti penyelewengan dari instruksi," pungkas Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Seperti diberitakan, Fraksi PKS di DPR menolak mengesahkan APBN Perubahan 2013 menjadi undang-undang. Selain PKS, ada tiga fraksi lain yang menyampaikan penolakan dengan berbagai alasan, yakni PDI-P, Gerindra, dan Hanura. Akhirnya UU APBN-P 2013 disahkan melalui mekanisme voting.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X