Kompas.com - 17/06/2013, 23:11 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh para politisi PKS hanya dalam tataran opini. Pasalnya, kata Tifatul, kenaikan harga BBM tidak perlu persetujuan DPR.

"Dari PKS, kalau penolakan itu hanya opini saja. (Pemerintah) tidak perlu persetujuan DPR," kata Tifatul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Tifatul mengatakan, pihaknya tetap mendukung program pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) jika harga BBM bersubsidi naik. Hal itu, kata dia, sudah menjadi keputusan partai ketika rapat di Lembang, Bandung, beberapa waktu lalu.

Pemerintah akan memberikan uang tunai kepada sekitar 15,5 juta keluarga miskin. Mereka masing-masing mendapat sebesar Rp 150.000 per bulan. Ada pula penambahan kompensasi lain seperti beras miskin dan beasiswa.

"BLSM sudah diinstruksikan di rapat Lembang, BLSM dan kompensasi harus diterima. Kalau berbeda, berarti penyelewengan dari instruksi," pungkas Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Seperti diberitakan, Fraksi PKS di DPR menolak mengesahkan APBN Perubahan 2013 menjadi undang-undang. Selain PKS, ada tiga fraksi lain yang menyampaikan penolakan dengan berbagai alasan, yakni PDI-P, Gerindra, dan Hanura. Akhirnya UU APBN-P 2013 disahkan melalui mekanisme voting.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

    Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

    Nasional
    Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

    Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

    Nasional
    Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

    Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

    Nasional
    275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

    275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

    Nasional
    Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

    Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

    Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

    Nasional
    Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

    Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

    Nasional
    KPK: Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari Sesuai Fakta Persidangan

    KPK: Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari Sesuai Fakta Persidangan

    Nasional
    Pemangkasan Vonis Djoko Tjandra, Antiklimaks dari Kisah Penangkapan yang Monumental

    Pemangkasan Vonis Djoko Tjandra, Antiklimaks dari Kisah Penangkapan yang Monumental

    Nasional
    Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

    Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

    Nasional
    Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

    Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

    Nasional
    Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

    Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

    Nasional
    Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

    Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

    Nasional
    DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

    DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X