Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istri Djoko Disebut Beli Rumah Rp 7,1 Miliar

Kompas.com - 14/06/2013, 21:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Istri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Dipta Anindita, disebut memiliki sebidang lahan dan rumah atas namanya di Perumahan Golf Residence Semarang, Jawa Tengah. Rumah dan lahan tersebut nilainya mencapai Rp 7,1 miliar. Pembelian rumah atas nama Dipta ini terungkap melalui kesaksian marketing PT Graha Perdana Indah (GPI), Wibowo Tejosukmono, dan notaris Mariati Hurip, dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang simulator SIM dengan terdakwa Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Mariati mengungkapkan, pada Maret 2012, dia diminta mengurus akta jual beli tanah dan bangunan tersebut. "Saya bawa berkas yang disiapkan, kemudian bertemu dengan Ibu Dipta," katanya.

Wibowo menceritakan, pembelian rumah ini berawal saat dia kedatangan empat tamu tak dikenal pada Februari 2012. "(Setelah perkenalan) ada Pak Anton, Erick, satu perempuan dan laki-laki, tidak kenal," katanya.

Salah satu tamu yang bernama Anton kemudian menyampaikan niatnya untuk membeli lahan seluas 752 meter persegi yang dilengkapi bangunan seluas 285 meter persegi. Setelah tawar-menawar, disepakati harga untuk lahan dan bangunan itu sekitar Rp 7,1 miliar. Kemudian, lanjut Wibowo, Anton memberikan uang Rp 100 juta kepadanya sebagai jaminan. Sisanya, dibayarkan melalui transfer rekening ke sejumlah pihak.

Setelah lunas, Wibowo menghubungi notaris Mariati untuk mempersiapkan dokumen akta jual-beli. Wibowo juga mengungkapkan bahwa akta jual-beli itu ditandatangani Dipta. "Anton bilang ke saya, itu diatasnamakan Bu Dipta," ucapnya.

Meskipun harga lahan dan bangunan itu Rp 7,1 miliar, nilai yang tercatat dalam akta jual-belinya hanya Rp 940 juta. Ketika dikonfirmasi perihal harga tersebut, Wibowo mengatakan bahwa Rp 940 juta adalah harga lahannya saja. Dia juga mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Agus Sutanto dan bukan milik PT GPI. Dengan demikian, ada bagian yang harus diberikan kepada Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com