Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Simulator SIM, KPK Kembali Periksa Jenderal Polisi

Kompas.com - 11/06/2013, 13:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan pejabat tenaga pendidik (Gadik) di Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Brigjen (Pol) Wahyu Indra Pramugari terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri, Selasa (11/6/2013). Wahyu akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus simulator SIM, mantan Wakil Korlantas Polri Brigjen (Pol) Didik Purnomo.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DP (Didik Purnomo),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Wahyu pernah disebut namanya dalam surat dakwaan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo. Dalam surat dakwaan itu Wahyu disebut menerima aliran dana Rp 500 juta dari proyek simulator SIM.

Wahyu merupakan jenderal bintang satu yang tercatat pernah menjabat Kapolres Surabaya Selatan, penyidik Bareskrim Polri, anggota Inspektur Wilayah V, anggota Itwasum pada 2011, dan Kepala Polda Sumatera Barat.

Wahyu Indra juga tercatat sebagai lulusan Akademi Kepolisian 1984, satu angkatan dengan Djoko. Saat Djoko menjabat Kepala Korlantas, Wahyu menjabat sebagai Irwasum. Tugas adalah Irwasum mengadakan preaudit proyek pengadaan barang dan jasa simulator SIM  tahun anggaran 2011.

Selain Wahyu, KPK juga memanggil Komisaris Besar  Gusti K Gunawan yang juga bertugas di Itwasum Polri dan PNS Polri, Grawas Sugiharto. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Didik Purnomo. Adapun Gusti K Gunawan dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum menerima aliran dana dari proyek ini sebesar Rp 50 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Nasional
    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Nasional
    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    Nasional
    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Nasional
    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com