Akibat Ganda, 1 Dapil Gerindra Dicoret KPU

Kompas.com - 10/06/2013, 22:47 WIB
Logo KPU Logo KPU
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret seluruh nama bakal caleg yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang diajukan oleh Partai Gerindra. Hal itu disebabkan ada satu caleg perempuan Gerindra di dapil tersebut yang ternyata maju juga sebagai bakal caleg PKPI untuk Dapil Jawa Barat V.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Haris Bobihoe membenarkan hal tersebut. Namun demikian, caleg tersebut mengaku telah mengundurkan diri sebagai caleg dari PKPI.

"Di Dapil Jabar IX itu ada yang namanya Nur Rahmawati. Nama dia ditemukan oleh KPU ternyata ada di PKPI Jabar V. Setelah kita memeriksa, dia sudah mengundurkan diri dari PKPI per tanggal 20 Mei," kata Haris saat ditemui seusai Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).

Sayangnya, meski caleg yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari PKPI, KPU tetap menggugurkan Gerindra. Pasalnya, PKPI tidak mencabut berkas Rahmawati yang sebelumnya telah masuk. "Kemudian alasan KPU, karena PKPI tidak menarik dokumen, maka dianggap tetap ada. Makanya KPU menggugurkan Dapil Jabar IX karena tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan yang 30 persen," jelasnya.

Akibat hal itu, Haris mengatakan, Gerindra harus kehilangan satu dapilnya karena kekurangan kuota 30 persen kesertaan caleg perempuan. Gerindra pun tidak segan-segan akan mempersoalkan keputusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika KPU tidak membatalkan keputusannya.

"Kami menolak juga, dan kami akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Besok kita akan daftarkan gugatan secepatnya," tegasnya.

Seperti diketahui, ada empat partai politik yang dinyatakan tidak dapat memenuhi syarat kesertaan perempuan di daerah pemilihan oleh KPU. Keempat parpol itu yakni PKPI (Dapil Jawa Barat V, Jawa Barat, dan NTT I), PPP (Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III), Partai Gerindra (Dapil Jawa Barat IX), dan PAN (Dapil Sumatera Barat I). Dari keempat parpol itu, hanya PKPI saja yang menyatakan menolak keputusan KPU, tetapi tetap menandatangani berkas DCS.

Sementara itu, dari 6.560 berkas bakal caleg yang telah dinyatakan masuk DCS, sebanyak 4.115 laki-laki, dan 2.445 perempuan.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X