Kompas.com - 10/06/2013, 18:51 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelaah laporan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh terkait indikasi tindak pidana korupsi di Direktorat Kebudayaan Kemendikbud. Laporan tersebut disampaikan M Nuh ke pimpinan KPK pada 29 Mei 2013.

“Laporan itu masih dilakukan telaah, jadi belum ada kesimpulan untuk dinaikkan ke tahap penyelidikan atau tidak, nanti tunggu dulu hasil telaah yang dilakukan bagian pengaduan masyarakat,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin (10/6/2013). Jika memang ditemukan indikasi tindak pidana korupsi berdasarkan laporan tersebut, KPK akan menindaklanjutinya dengan meningkatkan ke tahap penyelidikan.

Sebelumnya, Mendikbud M Nuh menyambangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, untuk melaporkan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang menemukan dugaan penyimpangan APBN-Perubahan 2012 di Ditjen Kebudayaan. Johan sebelumnya mengungkapkan, laporan yang disampaikan Nuh tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).

Namun, Johan tidak menyebut nama Wamendikbud yang dimaksud. Informasi yang beredar, penyimpangan anggaran itu salah satunya melibatkan Wamendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Perusahaan pemenang lelang di Ditjen Kebudayaan disebut-sebut milik Wiendu.

Temuan Itjen Kemendikbud

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud yang dipimpin mantan pimpinan KPK Haryono Umar menemukan berbagai penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBNP 2012 di Ditjen Kebudayaan mencapai Rp 700 miliar.

Investigasi yang dilakukan sejak tahun 2012 itu menemukan adanya penggelembungan dana dari beberapa mata kegiatan di luar batas kewajaran. Auditor juga menemukan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkan event organizer (EO).

Wamendikbud dan beberapa pejabat, tambahnya, sudah dimintai keterangan terkait kasus ini. Maralus, Inspektur III Bidang Pendidikan Tinggi, menambahkan, kejanggalan antara lain ditemukan pada proyek terkait buku, pengadaan benda seni, serta pelaksanaan acara kebudayaan.

Itjen Kemendikbud juga sedang menginvestigasi pelaksanaan World Culture Forum 2013 yang akan diadakan pada November mendatang. Wamendikbud Wiendu saat dihubungi Kompas beberapa waktu lalu membantah keterlibatannya dalam lelang kegiatan di Kemendikbud tersebut.

“Saya pribadi tidak punya EO. Jika yang dimaksud adalah Stuppa, itu bukan EO. Stuppa adalah yayasan yang dibentuk oleh beberapa dosen UGM. Areanya di bidang pariwisata, kegiatannya selama ini menyusun master plan, pelatihan, dan kajian pariwisata,” kata Wiendu. Ia menambahkan, semua kegiatan yang bersumber pada APBN ada peraturannya dan pengawasannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Nasional
Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Nasional
Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.