Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul Sarankan PKS Dukung Kenaikan BBM

Kompas.com - 10/06/2013, 14:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ingin menyarankan partainya untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saran itu akan disampaikan Tifatul dalam sidang Majelis Syuro PKS selanjutnya.

"Saya akan menjelaskan alasan, argumentasinya mengapa pemerintah mengambil tindakan ini supaya teman-teman paham," kata Tifatul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (10/6/2013).

PKS akan mengelar sidang Majelis Syuro di Jakarta, Rabu (12/6/2013), untuk menyikapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Tifatul mengatakan, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM, dirinya harus mendukung rencana kenaikan harga BBM. Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi di media massa.

Meski demikian, tambah Tifatul, keputusan tetap berada di Majelis Syuro. Apakah akan dibahas juga soal posisi PKS di koalisi?

"Mungkin akan menyerempet ke sana karena keputusan Majelis Syuro dan Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang lalu kita tetap di koalisi, tapi dengan gejala begini nanti dilihat bagaimana," pungkasnya.

Seperti diberitakan, para elite PKS telah menyampaikan penolakan rencana kenaikan harga BBM. Bahkan, penolakan itu sudah disampaikan lewat spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan di Jakarta.

Sikap elite PKS itu kemudian dikritik berbagai pihak, termasuk anggota koalisi. Pasalnya, sebagai anggota Sekretariat Gabungan, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. PKS juga sudah menolak ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM tahun 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com