Muhaimin: Rusuh di KJRI Jeddah karena TKI Hilang Kesabaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, terjadi karena tenaga kerja Indonesia (TKI) hilang kesabaran saat mengurus dokumen perjalanan. Para TKI meluapkan emosinya dengan melakukan perusakan di KJRI Jeddah. Hal itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Senin (10/6/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, para TKI hilang kesabaran karena permintaan pengurusan dokumen tak kunjung selesai.

"Ya, sebetulnya karena terlampau banyak yang antre, kemudian terjadi kerusuhan," kata Muhaimin, sesaat sebelum menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR.

Muhaimin mengungkapkan, kementerian telah mendapatkan informasi banyaknya permintaan pengurusan dokumen perjalanan para TKI di Arab Saudi. Untuk itu, sejak lima hari lalu, Kemenakertrans telah mengirimkan beberapa stafnya untuk memperkuat penanganan dan pelayanan di Arab Saudi.

Saat dikonfirmasi mengenai aksi pembakaran dalam kerusuhan tersebut, ia menegaskan, tak ada pembakaran gedung KJRI di Arab Saudi. Menurutnya, para TKI hanya melakukan perusakan dan membakar perkakas di luar gedung KJRI.

"Itu hanya plastik yang dibakar, dilebih-lebihkan saja," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk Konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013).

Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja mendapatkan tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka.

Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu oleh frustrasi para pekerja karena lamanya pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di Konsulat.