Kompas.com - 10/06/2013, 10:50 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap mengusut rekening milik para calon Kapolri. Pengusutan rekening para jenderal polisi itu akan dilakukan untuk mencari calon Kapolri yang bersih.

"Prinsipnya, kami akan bantu semaksimal mungkin demi pimpinan Polri yang bersih, bagus, baik, dan bermanfaat bagi Polri dan bangsa negara," ujar Ketua PPATK M Yusuf di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2013).

Yusuf menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012, setiap penelusuran rekening pejabat eselon I dan II maka akan dimintakan informasinya ke PPATK. Menurut Yusuf, biasanya permintaan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada PPATK.

"Tapi sampai sekarang kami belum menerima permintaan itu," kata Yusuf.

Meski demikian, Yusuf mengungkapkan, PPATK tetap bisa menelusuri rekening para calon Kapolri tanpa diminta selama PPATK telah mengetahui kandidat para calon kapolri itu.

"Nantinya laporan juga akan kami serahkan ke tim penilaian akhir," imbuh Yusuf.

Hingga kini, nama-nama calon pengganti Kapolri sudah mulai mengerucut terhadap sembilan nama. Kesembilan nama itu yang mulai muncul adalah Komjen Sutarman yang saat ini menjadi Kabareskrim Polri, Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kalemdikpol Polri, Komjen Anang Iskandar yang menjabat sebagai Kepala BNN. Selain itu, enam calon lainnya masih berpangkat Inspektur Jenderal, seperti Deputi Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kapolda Jawa Barat Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arif Wachyunadi, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Anas Yusuf, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno. Meski sudah ada sembilan nama yang diwacanakan, tetapi belum ada nama yang diserahkan kepada presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, setidaknya, tiga lembaga kini tengah mengkaji rekan jejak para calon Kapolri. Instansi Polri sendiri masih mengkaji nama-nama yang muncul saat ini. Sementara Komisi Kepolisian Nasional akan memberikan masukan kepada presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai jejak rekam setiap nama calon Kapolri. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga melakukan penelusuran dari sisi pelanggaran HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.