"Tak Ada Perintah PKS Pasang Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM"

Kompas.com - 08/06/2013, 06:11 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, tidak ada perintah resmi dari partai untuk melakukan sosialisasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk lewat spanduk. Bahkan belum ada rapat pengambilan keputusan yang menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai tidak memerintahkan pasang spanduk-spanduk itu," kata politisi senior PKS, Salim Segaf Al Jufri, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam, ketika dimintai tanggapan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, banyak spanduk penolakan kenaikan harga BBM terpasang di berbagai jalan di Jakarta, dengan sebagian di antaranya jelas mencantumkan identitas terkait dengan PKS.

Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan "BBM naik harga, rakyat menderita. Tolak sekarang juga". Dalam spanduk tersebut tertera lambang PKS beserta nomor urut peserta pemilu, yakni tiga. Sebagian spanduk bahkan memasang wajah para politisi PKS.

Salim mengatakan, keputusan resmi partai diambil oleh Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). Hingga saat ini, kata dia, DPTP belum melakukan pertemuan, apalagi membahas masalah kenaikan harga BBM. Keputusan rapat DPTP sebelumnya, imbuh dia, tidak ada sikap PKS keluar dari koalisi ataupun menolak kenaikan harga BBM.


"Di partai itu ada DPTP. Jadi itu yang memutuskan. DPTP itu tidak memutuskan atau memerintahkan memasang spanduk-spanduk. Oleh karena itu, yang terjadi itu bukan dari DPTP, itu pendapat beberapa orang di DPP PKS," ucap Salim. Namun, dia pun membantah ada perbedaan pendapat di internal partainya. "Sebenarnya di PKS satu pendapat. Kalau di PKS itu ya DPTP saja. Oleh karena itu, mungkin akan dibahas oleh Majelis Syuro dalam waktu dekat," tepis dia.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya. Para petinggi PKS dalam beragam kesempatan berbeda menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

    Saat Bamsoet Candai Ma'ruf Amin yang Tak Pakai Sarung saat Pelantikan...

    Nasional
    Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

    Hari Pertama Menjabat Wapres, Ma'ruf Terima Kunjungan 3 Tamu Negara

    Nasional
    Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

    Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

    Nasional
    DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

    DPC PDI-P Solo Calonkan Orang Lain, Gibran Maju Lewat DPD atau DPP

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

    Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

    Nasional
    Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

    Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

    Nasional
    Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

    Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

    Nasional
    Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

    Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

    Nasional
    Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

    Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

    Nasional
    Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

    Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

    Nasional
    Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

    Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

    Nasional
    Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

    Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

    Nasional
    Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

    Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

    Nasional
    Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

    Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

    Nasional
    Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

    Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X