Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Ada Perintah PKS Pasang Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM"

Kompas.com - 08/06/2013, 06:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, tidak ada perintah resmi dari partai untuk melakukan sosialisasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk lewat spanduk. Bahkan belum ada rapat pengambilan keputusan yang menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai tidak memerintahkan pasang spanduk-spanduk itu," kata politisi senior PKS, Salim Segaf Al Jufri, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam, ketika dimintai tanggapan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, banyak spanduk penolakan kenaikan harga BBM terpasang di berbagai jalan di Jakarta, dengan sebagian di antaranya jelas mencantumkan identitas terkait dengan PKS.

Spanduk-spanduk itu antara lain bertuliskan "BBM naik harga, rakyat menderita. Tolak sekarang juga". Dalam spanduk tersebut tertera lambang PKS beserta nomor urut peserta pemilu, yakni tiga. Sebagian spanduk bahkan memasang wajah para politisi PKS.

Salim mengatakan, keputusan resmi partai diambil oleh Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP). Hingga saat ini, kata dia, DPTP belum melakukan pertemuan, apalagi membahas masalah kenaikan harga BBM. Keputusan rapat DPTP sebelumnya, imbuh dia, tidak ada sikap PKS keluar dari koalisi ataupun menolak kenaikan harga BBM.

"Di partai itu ada DPTP. Jadi itu yang memutuskan. DPTP itu tidak memutuskan atau memerintahkan memasang spanduk-spanduk. Oleh karena itu, yang terjadi itu bukan dari DPTP, itu pendapat beberapa orang di DPP PKS," ucap Salim. Namun, dia pun membantah ada perbedaan pendapat di internal partainya. "Sebenarnya di PKS satu pendapat. Kalau di PKS itu ya DPTP saja. Oleh karena itu, mungkin akan dibahas oleh Majelis Syuro dalam waktu dekat," tepis dia.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya. Para petinggi PKS dalam beragam kesempatan berbeda menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

    Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

    Nasional
    Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

    Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

    Nasional
    Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

    Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

    Nasional
    Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

    Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

    Nasional
    Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

    Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

    Nasional
    Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

    Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Nasional
    Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

    Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

    Nasional
    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Nasional
    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    Nasional
    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Nasional
    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Nasional
    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com