Kompas.com - 07/06/2013, 18:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengaku tak memiliki kewenangan memberikan sanksi atas sikap berbeda yang ditunjukkan PKS terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Setgab memilih menunggu ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS.

"Itu semua urusan Presiden, apa mau ditendang, atau tidak, atau mau digantung. Itu sepenuhnya hak Presiden," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Marwan mengakui bahwa perbedaan sikap PKS telah mengganggu ritme kerja koalisi. Namun, Marwan mengaku PKB tak bisa menekan Presiden untuk menindak PKS. "Kami menunggu saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengaku tak lagi bersemangat membahas nasib PKS di koalisi. Pasalnya, sikap "mbalelo" PKS sudah berkali-kali terjadi dan tak pernah ada tindakan apa pun. "PAN tak mau ikut campur. Memikirkan PKS itu sama saja membuang energi karena begitu terus. Jadi biarlah Presiden yang bersikap tegas. Kami tak memiliki kuasa apa pun," imbuh Tjatur.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak rencana kenaikan harga BBM. Sikap PKS ini berbeda dengan anggota koalisi seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB. PKS bahkan tidak hadir dalam rapat Setgab di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa silam. Padahal, rapat itu bertujuan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi ini mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS tak konsisten mendukung pemerintah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

    Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

    Nasional
    Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

    Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

    Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

    Nasional
    24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

    24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

    Nasional
    KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

    KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

    Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

    Nasional
    Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

    Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

    Nasional
    Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

    Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

    Nasional
    UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

    Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

    Nasional
    Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

    Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

    Nasional
    UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

    Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

    Nasional
    UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

    UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

    Nasional
    Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X