Partai Koalisi Tunggu Ketegasan SBY soal Nasib PKS

Kompas.com - 07/06/2013, 18:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengaku tak memiliki kewenangan memberikan sanksi atas sikap berbeda yang ditunjukkan PKS terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Setgab memilih menunggu ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS.

"Itu semua urusan Presiden, apa mau ditendang, atau tidak, atau mau digantung. Itu sepenuhnya hak Presiden," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Marwan mengakui bahwa perbedaan sikap PKS telah mengganggu ritme kerja koalisi. Namun, Marwan mengaku PKB tak bisa menekan Presiden untuk menindak PKS. "Kami menunggu saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengaku tak lagi bersemangat membahas nasib PKS di koalisi. Pasalnya, sikap "mbalelo" PKS sudah berkali-kali terjadi dan tak pernah ada tindakan apa pun. "PAN tak mau ikut campur. Memikirkan PKS itu sama saja membuang energi karena begitu terus. Jadi biarlah Presiden yang bersikap tegas. Kami tak memiliki kuasa apa pun," imbuh Tjatur.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak rencana kenaikan harga BBM. Sikap PKS ini berbeda dengan anggota koalisi seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB. PKS bahkan tidak hadir dalam rapat Setgab di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa silam. Padahal, rapat itu bertujuan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi ini mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS tak konsisten mendukung pemerintah.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

    Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

    Nasional
    Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

    Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

    Nasional
    Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

    Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

    Nasional
    Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

    Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

    Nasional
    Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

    Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

    Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

    Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

    [POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

    Nasional
    Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

    Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

    Nasional
    #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

    #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

    Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

    Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

    Nasional
    Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

    Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

    Nasional
    Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

    Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X