Partai Koalisi Tunggu Ketegasan SBY soal Nasib PKS

Kompas.com - 07/06/2013, 18:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengaku tak memiliki kewenangan memberikan sanksi atas sikap berbeda yang ditunjukkan PKS terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Setgab memilih menunggu ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS.

"Itu semua urusan Presiden, apa mau ditendang, atau tidak, atau mau digantung. Itu sepenuhnya hak Presiden," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Marwan mengakui bahwa perbedaan sikap PKS telah mengganggu ritme kerja koalisi. Namun, Marwan mengaku PKB tak bisa menekan Presiden untuk menindak PKS. "Kami menunggu saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengaku tak lagi bersemangat membahas nasib PKS di koalisi. Pasalnya, sikap "mbalelo" PKS sudah berkali-kali terjadi dan tak pernah ada tindakan apa pun. "PAN tak mau ikut campur. Memikirkan PKS itu sama saja membuang energi karena begitu terus. Jadi biarlah Presiden yang bersikap tegas. Kami tak memiliki kuasa apa pun," imbuh Tjatur.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak rencana kenaikan harga BBM. Sikap PKS ini berbeda dengan anggota koalisi seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB. PKS bahkan tidak hadir dalam rapat Setgab di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa silam. Padahal, rapat itu bertujuan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi ini mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS tak konsisten mendukung pemerintah.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

    Nasional
    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

    Nasional
    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Nasional
    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Nasional
    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Nasional
    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Nasional
    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Nasional
    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Nasional
    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Nasional
    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Nasional
    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Nasional
    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X