Partai Koalisi Tunggu Ketegasan SBY soal Nasib PKS

Kompas.com - 07/06/2013, 18:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengaku tak memiliki kewenangan memberikan sanksi atas sikap berbeda yang ditunjukkan PKS terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Setgab memilih menunggu ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasib PKS.

"Itu semua urusan Presiden, apa mau ditendang, atau tidak, atau mau digantung. Itu sepenuhnya hak Presiden," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Marwan mengakui bahwa perbedaan sikap PKS telah mengganggu ritme kerja koalisi. Namun, Marwan mengaku PKB tak bisa menekan Presiden untuk menindak PKS. "Kami menunggu saja," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy mengaku tak lagi bersemangat membahas nasib PKS di koalisi. Pasalnya, sikap "mbalelo" PKS sudah berkali-kali terjadi dan tak pernah ada tindakan apa pun. "PAN tak mau ikut campur. Memikirkan PKS itu sama saja membuang energi karena begitu terus. Jadi biarlah Presiden yang bersikap tegas. Kami tak memiliki kuasa apa pun," imbuh Tjatur.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak rencana kenaikan harga BBM. Sikap PKS ini berbeda dengan anggota koalisi seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB. PKS bahkan tidak hadir dalam rapat Setgab di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa silam. Padahal, rapat itu bertujuan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi ini mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding PKS tak konsisten mendukung pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Nasional
    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Nasional
    'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    "Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    Nasional
    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

    Nasional
    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    Nasional
    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Nasional
    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Nasional
    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Nasional
    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Nasional
    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

    UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.