Kompas.com - 07/06/2013, 17:59 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, partainya akan menggelar rapat untuk menyikapi isu terkini. Rapat akan digelar pekan depan. Salah satu yang dibahas di antaranya terkait sikap PKS terhadap rencana kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Pekan depan akan melakukan rapat Majelis Syuro terkait isu-isu terkini termasuk BBM," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Jumat (7/6/2013).

Jazuli mengungkapkan, rapat diperkirakan akan dilakukan pada Selasa (11/6/2013). Pada rapat sebelumnya, kata Jazuli, Majelis Syuro sudah memandatkan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS untuk mencermati perkembangan politik dan sosial yang terjadi. DPTP itu terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Presiden, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Dewan Syariah, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP).

"Sedangkan rapat Majelis Syuro nantinya mungkin untuk mendalami, menajamkan, dan mendetilkan keputusan-keputusan yang harus diambil lagi," katanya.

Hingga saat ini, sikap PKS terkait rencana kenaikan harga BBM memang belum satu suara. Seluruh menteri PKS menyatakan mendukung rencana pemerintah menaikan harga BBM. Tetapi, Pimpinan DPP PKS justru menolak rencana itu. Kader PKS bahkan sudah membentangkan spanduk-spanduk penolakan kenaikan harga BBM. PKS juga tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono.

Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respon, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS lain di depan, lain di belakang. Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Nasional
    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Nasional
    Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

    Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

    Nasional
    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Nasional
    Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

    Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

    Nasional
    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Nasional
    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Nasional
    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasional
    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    Nasional
    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Nasional
    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Nasional
    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Nasional
    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Nasional
    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Nasional
    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.