Batasi Pembahasan RUU PPRT untuk Lindungi PRT

Kompas.com - 07/06/2013, 06:11 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (RUU PPRT) dinilai sangat diperlukan. RUU ini dirancang untuk melindungi para pembantu dari kekejaman majikannya.

"Sangat diperlukan, tapi harus hati-hati merumuskannya menjadi undang-undang. Cukup pokok-pokoknya saja, yang bisa melindungi PRT dari majikan yang tidak berperikemanusiaan," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, Kamis (6/6/2013). Proses penggodokannya, ujar dia, harus benar-benar selektif, menyentuh pokok persoalan dan tidak terlalu melebar.

Hasil yang diharapkan dari pembahasan RUU ini, menurut Martin, adalah aturan yang memproteksi para pembantu dalam bekerja. Untuk perjanjian kerja, anggota Badan Legislasi ini merasa perlu kehati-hatian dalam merumuskannya.

Pasalnya, kata Martin, PRT bukan pekerja seperti buruh industri. Ada nilai kekeluargaan yang lebih dalam terkait relasi kerja PRT dan majikannya. "(Nilai kekeluargaan ini) perlu diperhatikan sehingga tak mengikis nilai-nilai tersebut," tegas dia.

Politisi Partai Gerindra ini mengakui bahwa pada rapat Badan Legislasi DPR timbul pro dan kontra mengenai urgensi dari RUU PPRT. Salah satu pendapat yang mengemuka mengatakan RUU PPRT dianggap telah sejalan dengan Konvensi ILO tahun 2011 yang kemudian diratifikasi. "Undang-undang ini jangan sampai merusak sendi-sendi kekeluargaan yang menjadi landasan hubungan kerja (antara PRT dengan majikan)," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X