Kompas.com - 05/06/2013, 14:09 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengaku akan terus mensosialisasikan rencana pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski PKS memiliki sikap yang berbeda dengan pemerintah. Menurutnya, sebagai seorang menteri ia harus terus mendukung program pemerintah.

"Koalisi atau tidak, saya tetap akan mensosialisasikan kenaikan harga BBM," kata Tifatul, saat ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat bersama Komisi I, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Anggota Majelis Syuro PKS ini mengaku, dirinya dipercayakan posisi sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan Harga BBM. Keputusan itu ditetapkan melalui instruksi presiden dan berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono.

Seperti diketahui, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM terus bergulir. Bahkan direncanakan keputusannya akan keluar pada pertengahan bulan ini.

Pemerintah beranggapan, kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara. Kenaikan ini juga diharap dapat merasionalisir harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga kompensasinya.

Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, muncul empat kompensasi yang disepakati dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Untuk BLSM, rencananya sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Sedangkan besaran program lain diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah. Kecuali PKS, semua petinggi partai koalisi pendukung pemerintah hadir dalam rapat Setgab tersebut.

Rapat ini digelar sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu alasan digelar di kediaman Boediono adalah karena memiliki latar belakang seorang ekonom sehingga dianggap mampu memberi penjelasan komprehensif dari rencana kenaikan harga BBM.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Nasional
    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    Nasional
    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Nasional
    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

    UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

    Nasional
    UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

    UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

    Nasional
    Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

    Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

    Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

    Nasional
    56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

    56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

    Nasional
    HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

    HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

    Nasional
    Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

    Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X