Caleg Jangan Takut Publikasikan Dana Kampanye

Kompas.com - 31/05/2013, 17:05 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pemilu dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014 tidak perlu takut memublikasikan dana kampanyenya. Publikasi dana kampanye menjadi indikasi caleg mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan. Hal itu dikatakan Titi dalam diskusi "Membedah Dana Caleg di Balik Partai Politik" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (31/5/2013).

"Nah, pentingnya transparansi dan akuntabilitas setiap calon dan partai. Menurut saya, tak perlu takut kalau itu dana yang bersumber dari dana yg jelas," katanya.

Selain itu, kata Titi, transparansi dana kampanye caleg juga akan menepis prasangka buruk dari masyarakat terhadap caleg tersebut. "Selain itu juga sebagai upaya pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Juga memberikan pendidikan politik yang baik juga bagi para caleg," ujar Titi.

Sebagai contoh, Titi mengatakan, pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat membebaskan partai politik dan calegnya untuk menggunakan dana kampanye dalam jumlah besar. Namun, masyarakat dapat tetap mengontrol penggunaan dana kampanye yang dikeluarkan oleh parpol dan caleg. Kesadaran memublikasikan dana kampanye di negara itu sudah tinggi.

"Kita sangat penting belajar pemilu di Amerika. Uang untuk kebebasan, kompetisi dibebaskan sebebasnya, tapi kompetisinya bersaing sehat. Nah, di sini dominasi uang sangat tinggi karena kompetisi berjalan tidak sehat," papar Titi.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

    Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

    Nasional
    KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

    KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

    Nasional
    LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

    LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

    Nasional
    Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

    Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

    Nasional
    Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

    Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

    Nasional
    Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

    Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

    Nasional
    Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

    Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

    Nasional
    Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

    Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

    Nasional
    Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

    Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

    Nasional
    Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

    Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

    Nasional
    Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

    Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

    Nasional
    Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

    Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

    Nasional
    MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

    MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

    Nasional
    97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

    97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

    Nasional
    Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

    Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X