Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg Jangan Takut Publikasikan Dana Kampanye

Kompas.com - 31/05/2013, 17:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pemilu dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014 tidak perlu takut memublikasikan dana kampanyenya. Publikasi dana kampanye menjadi indikasi caleg mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan. Hal itu dikatakan Titi dalam diskusi "Membedah Dana Caleg di Balik Partai Politik" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (31/5/2013).

"Nah, pentingnya transparansi dan akuntabilitas setiap calon dan partai. Menurut saya, tak perlu takut kalau itu dana yang bersumber dari dana yg jelas," katanya.

Selain itu, kata Titi, transparansi dana kampanye caleg juga akan menepis prasangka buruk dari masyarakat terhadap caleg tersebut. "Selain itu juga sebagai upaya pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Juga memberikan pendidikan politik yang baik juga bagi para caleg," ujar Titi.

Sebagai contoh, Titi mengatakan, pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat membebaskan partai politik dan calegnya untuk menggunakan dana kampanye dalam jumlah besar. Namun, masyarakat dapat tetap mengontrol penggunaan dana kampanye yang dikeluarkan oleh parpol dan caleg. Kesadaran memublikasikan dana kampanye di negara itu sudah tinggi.

"Kita sangat penting belajar pemilu di Amerika. Uang untuk kebebasan, kompetisi dibebaskan sebebasnya, tapi kompetisinya bersaing sehat. Nah, di sini dominasi uang sangat tinggi karena kompetisi berjalan tidak sehat," papar Titi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

    Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

    Nasional
    Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

    Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

    Nasional
    Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

    Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

    Nasional
    Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

    Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

    Nasional
    Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

    Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

    Nasional
    Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

    Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

    Nasional
    OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

    OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

    Nasional
    Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

    Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

    Nasional
    Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

    Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

    Nasional
    Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

    Nasional
    Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

    Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

    Nasional
    Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Nasional
    Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

    Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

    Nasional
    Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

    Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com