Caleg Jangan Takut Publikasikan Dana Kampanye

Kompas.com - 31/05/2013, 17:05 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pemilu dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014 tidak perlu takut memublikasikan dana kampanyenya. Publikasi dana kampanye menjadi indikasi caleg mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan. Hal itu dikatakan Titi dalam diskusi "Membedah Dana Caleg di Balik Partai Politik" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (31/5/2013).

"Nah, pentingnya transparansi dan akuntabilitas setiap calon dan partai. Menurut saya, tak perlu takut kalau itu dana yang bersumber dari dana yg jelas," katanya.

Selain itu, kata Titi, transparansi dana kampanye caleg juga akan menepis prasangka buruk dari masyarakat terhadap caleg tersebut. "Selain itu juga sebagai upaya pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Juga memberikan pendidikan politik yang baik juga bagi para caleg," ujar Titi.

Sebagai contoh, Titi mengatakan, pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat membebaskan partai politik dan calegnya untuk menggunakan dana kampanye dalam jumlah besar. Namun, masyarakat dapat tetap mengontrol penggunaan dana kampanye yang dikeluarkan oleh parpol dan caleg. Kesadaran memublikasikan dana kampanye di negara itu sudah tinggi.

"Kita sangat penting belajar pemilu di Amerika. Uang untuk kebebasan, kompetisi dibebaskan sebebasnya, tapi kompetisinya bersaing sehat. Nah, di sini dominasi uang sangat tinggi karena kompetisi berjalan tidak sehat," papar Titi.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
    Komentar


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

    Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

    Nasional
    Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

    Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

    Nasional
    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

    Nasional
    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

    Nasional
    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

    Nasional
    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

    Nasional
    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

    Nasional
    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

    Nasional
    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

    Nasional
    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

    Nasional
    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

    Nasional
    Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

    Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

    Nasional
    Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

    Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

    Nasional
    Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

    Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X