Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Kasus Luthfi Hasan, Siswi SMK Ini Belum Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 21/05/2013, 19:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang pelajar bernama DM belum pernah memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi bagi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq. Hingga kini, KPK telah dua kali memanggil DM.

"Memang dua kali dipanggil KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang LHI (Luthfi Hasan Ishaaq). Belum pernah datang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (21/5/2013) di Jakarta.

Menurut Johan, pada panggilan pertama, DM tidak datang karena surat panggilan pemeriksaan KPK tidak sampai kepadanya. Pada pemanggilan kedua, DM tidak hadir tanpa keterangan alias mangkir.

Kompas.com mencatat, DM kali kali dipanggil KPK pada 12 April 2013. Saat itu, DM dipanggil sebagai saksi bersamaan dengan dua istri Luthfi, Sutiana Astika dan Lusi Tiarani Agustine. Mereka diperiksa sebagai saksi yang dianggap tahu seputar aliran aset Luthfi. Karena DM tidak hadir, KPK menjadwalkan kembali pemanggilan DM pada 17 Mei 2013. Namun, pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan itu kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Belum diketahui persis sejauh mana hubungan DM dengan Luthfi. Berdasarkan penelusuran di KPK, DM diduga memiliki hubungan dekat dengan Luthfi. Saat dikonfirmasi, Johan mengatakan bahwa status DM di surat panggilannya adalah seorang pelajar.

"Saya tidak tahu hubungan antara DM dan LHI (Luthfi). Penyidik yang tahu. Dalam surat panggilan ditulis sebagai pelajar," ujarnya.

Johan juga mengaku belum mendapatkan informasi apakah ada aset Luthfi yang diatasnamakan DM atau aliran dana Luthfi kepada pelajar SMK itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

    Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

    Nasional
    Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

    Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

    Nasional
    Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

    Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

    Nasional
    Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

    Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

    Nasional
    Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

    Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

    Nasional
    Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

    Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

    Nasional
    Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

    Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

    Nasional
    Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

    Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

    Nasional
    Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

    Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

    Nasional
    5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

    5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

    Nasional
    Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

    Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

    Nasional
    Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

    Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com