Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

iPod Masuk LP, Petugas Ditindak

Kompas.com - 21/05/2013, 16:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memastikan akan menindak pegawai lembaga pemasyarakatan yang membiarkan berbagai peralatan terlarang masuk ke dalam sel. Pihaknya juga akan terus melakukan pembenahan di lapas ataupun rumah tahanan agar tidak ada napi yang mendapat perlakuan istimewa.

"Bahwa ada peralatan-peralatan yang tidak diperkenankan berada di lingungan (sel), itu jelas. Tentu akan ada tindakan-tindakan disipliner yang diberikan. Siapa yang bertanggung jawab kan ada," kata Amir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Amir mengatakan, pihaknya ingin transparan kepada publik dengan memperlihatkan keadaan di dalam LP narapidana kasus korupsi. Pihaknya juga ingin membuktikan bahwa tidak ada napi koruptor yang bebas keluar masuk LP tanpa prosedur resmi.

"Apa yang disinyalir bahwa ada pihak yang keluar maghrib lalu kembali subuh ternyata tidak terjadi. Semuanya menjadi clear," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ketika ditanya apakah dirinya tersinggung dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Amir mengaku tidak demikian. Sebelumnya, Abraham menyebut para napi koruptor kerap pulang ke rumah, bahkan bepergian ke mal.

"KPK institusi yang penting. Jangan sedikit-sedikit kita tersinggung. Tadinya saya harapkan beliau (Abraham) bisa memberikan kita data. Tetapi Anda tahu bahwa sinyalemen seperti itu tidak ditemukan," pungkas Amir.

Seperti diberitakan, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengajak media untuk melakukan inspeksi mendadak ke LP Sukamiskin (Bandung) dan Rutan Cipinang (Jakarta). Hasilnya, ditemukan berbagai peralatan yang dilarang di dalam sel.

Contohnya, di sel terpidana seumur hidup kasus pembobolan Bank BNI, Adrian Wowuruntu, ditemukan Ipad dan Ipod beserta pengeras suara. Ada juga pemutar DVD beserta cakram film. Hampir di semua sel dalam sidak di Cipinang terdapat telepon genggam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com