Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendiri PKS: Kehadiran Fathanah Bisa Bubarkan Partai

Kompas.com - 21/05/2013, 14:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan, cikal-bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), angkat bicara tentang persoalan yang tengah dihadapi PKS. Menurut Yusuf, eksistensi PKS terancam dengan kehadiran Ahmad Fathanah (AF) yang terus mengungkap kedekatannya dengan para petinggi partai bernapaskan Islam itu.

"Tindakan AF yang mengaku-aku sebagai orang PKS bagaikan halilintar di tengah siang bolong. Pukulan telak bagi PKS dan sulit dielakkan. Masyarakat kian muak dan keberatan menjatuhkan pilihannya pada Pemilu 2014," ujar Yusuf saat dihubungi pada Selasa (21/5/2013).

Yusuf mengaku ironis dengan banyaknya elite PKS yang dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya, lanjut Yusuf, kader PKS segera melakukan evaluasi secara jujur dan obyektif serta mengambil sikap.

"Bagaimana nasib dakwah jika PKS bubar dengan sendirinya atau dibubarkan masyarakat karena PKS terbukti menerima aliran dana haram atau korupsi. Sungguh akan terjadi inkonsistensi dengan semboyan, partai adalah jamaah, dan jamaah adalah partai," kata politisi yang kini bergabung ke Partai Hanura itu.

Yusuf pesimistis meski sudah berulang kali elite PKS membantah mengenal atau memiliki hubungan dengan Fathanah, fakta persidangan berbicara lain. Hal ini, kata Yusuf, menjadi fakta yang akan sulit terbantahkan.

"Jika dalam persidangan tipikor (tindak pidana korupsi) terbukti adanya aliran dana haram ke elite PKS, bahkan mengalir ke PKS, hal ini menjadi pertaruhan rumit bagi PKS," paparnya.

Seperti diberitakan, dalam kasus suap impor daging sapi ini, Fathanah sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Fathanah diketahui adalah orang dekat Luthfi. Namun, para petinggi PKS membantah mengenal Fathanah, termasuk Presiden PKS Anis Matta yang sempat diperiksa sebagai saksi bagi Fathanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com